Pemerintah-DPR Sepakati Anggaran Rp 100,16 Triliun untuk Pulihkan Sumatera

Pemerintah berbareng DPR menyepakati anggaran sebesar Rp 100,16 triliun untuk percepatan pemulihan permanen pasca musibah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama tiga tahun ke depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian mengatakan anggaran tersebut telah disetujui di tingkat pemerintah dan mendapat support DPR.

“Total anggaran nan sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI nan dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama 3 tahun,” kata Tito di kompleks DPR, Senin (25/5).

Tito menjelaskan, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi untuk periode 2026 hingga 2028.

“Untuk di tahun 2026 totalnya adalah Rp 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp 32,9 triliun, dan di tahun 2028, Rp 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp 100,1 triliun,” ujarnya.

Ia menyebut, program rehabilitasi dan rekonstruksi bakal dijalankan melalui 11.512 aktivitas nan mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga kediaman tetap bagi penduduk terdampak.

“Kemudian ada 11.512 kegiatan. Jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain, 11.512 kegiatan, program aktivitas nan bakal dikerjakan,” tutur Tito.

Menurut Tito, pemerintah sekarang mulai memasuki tahap pemulihan permanen usai masa tanggap darurat dan transisi pascabencana.

“Sekarang kita bakal melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon,” kata dia.

Ia mengatakan, pembangunan kediaman tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah agar penduduk tidak terlalu lama tinggal di kediaman sementara.

“Kalau Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di kediaman sementara,” ucap Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi nan sudah disetujui Bappenas.

“Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi nan sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” kata Dasco.

Ia berambisi koordinasi antara pemerintah dan DPR membikin proses rehabilitasi dan rekonstruksi melangkah optimal.

“Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa melangkah dengan baik,” ujar dia.