Pemerintah Dorong Perpanjangan Perpres Stunting dan Sinkronisasi Data MBG 3B

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji, menyatakan pemerintah tengah mempercepat proses perpanjangan izin percepatan penurunan stunting setelah masa bertindak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting nan berhujung pada 2024.

Hal tersebut disampaikan Wihaji usai menghadiri rapat kerja berbareng Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6). Rapat tersebut salah satunya membahas pengawasan program stunting dan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita alias golongan 3B.

"Di dalam stunting memang dulu kita punya Perpres 72 tahun 2021 tentang TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting nan kebetulan sudah lenyap masanya, maka tadi hasil rapatnya kita direkomendasikan berbareng untuk mempercepat izin itu," kata Wihaji.

Kata Wihaji, pihaknya telah beberapa kali berbincang dengan Kementerian PPN/Bappenas mengenai penyusunan izin baru tersebut. Ia berambisi patokan pengganti dapat segera diterbitkan setelah sejumlah substansi krusial disinkronkan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Kita sudah beberapa kali obrolan dengan Bappenas tentang Perpres ini, nan kelak insyaallah segera, semoga segera dikeluarkan lantaran memang ada beberapa nan menjadi keputusan-keputusan inti nan tetap disinkronkan dengan pihak terkait," jelas Wihaji.

Wihaji mengungkapkan pertimbangan terhadap Perpres sebelumnya menunjukkan keterlibatan kementerian dan lembaga nan terlalu banyak sehingga koordinasi dinilai kurang efektif.

"Jangan sampai nan dulu jelek ini diteruskan lantaran dulu Perpres ini ada pertimbangan sedikit tentang terlalu banyak KL nan terlibat. Nah, jika besok semoga dikurangi tapi lebih konsentrasi dan lebih ke kualitas. Itu nan pertama," ujarnya.

Dalam kesempatan nan sama, Wihaji melaporkan perkembangan penanganan stunting kepada Komisi IX DPR RI. Ia mengatakan nomor stunting nasional pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, sementara sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 ditetapkan turun menjadi 18,8 persen.

Meski demikian, pemerintah tetap menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 nan dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui capaian terbaru nomor stunting nasional.

"Yang ada adalah 2024 dengan nomor stunting kita 19,8%. 2025 sasaran RPJMN adalah 18,8%. Nanti tetap belum selesai tapi data-data sudah masuk semua info dari Kementerian Kesehatan," kata Wihaji.

Selain membahas stunting, rapat juga menyoroti penyelenggaraan program MBG untuk golongan 3B nan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Wihaji mengakui hingga sekarang info penerima faedah tetap dalam proses sinkronisasi antara Kemendukbangga dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut dia, pendataan golongan sasaran, khususnya ibu hamil, berkarakter bergerak sehingga memerlukan pembaruan info secara berkala dari daerah.

"Masih kita sinkronkan. Karena jika kita kan mulai begini, MBG 3B ini kan unpredictable. Contoh ibu hamil. Hari ini ibu hamil, kelak minggu depan ada ibu hamil, kan nambah lagi," ujarnya.

Kemendukbangga saat ini telah meminta seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di wilayah untuk memperbarui info penerima faedah agar dapat dicocokkan dengan info BGN. Wihaji menargetkan proses sinkronisasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan beragam intervensi percepatan penurunan stunting melalui Program Genting alias Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program tersebut melibatkan masyarakat dan beragam pemangku kepentingan untuk membantu family berisiko stunting melalui support nutrisi, penyediaan air bersih, rumah layak huni, sanitasi, hingga edukasi pencegahan pernikahan dini.

Wihaji menyebut hingga 2025 Program Genting telah menjangkau sekitar 1,6 juta anak asuh di beragam wilayah sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting nasional.

"Per tahun 2025 kita sudah punya anak asuh kita 1,6 juta. nan paling banyak edukasi kemudian ada nan nutrisi, ada nan air bersih, dan ada juga edukasinya tentang pernikahan dini," ujar Wihaji.