Pemerintah Diminta Libatkan Daerah Sukseskan 10 Program Direktif Presiden

Siswa tengah menikmati program makan bergizi cuma-cuma (MBG). Program ini merupakan salah satu program direktif Presiden Prabowo Subianto.(Dok.Istimewa)

PEMERINTAH pusat diminta untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam mensukseskan 10 program direktif utama Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program direktif presiden diakui banyak menemui hambatan di lapangan.

Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat memberikan pengarahan dalam aktivitas Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi 10 Program Direktif Presiden di Banjarbaru, Kamis (11/6). "Implementasi beragam program direktif presiden ini banyak menemui hambatan di lapangan. Karena itu pemerintah pusat hendaknya melibatkan pemerintah wilayah dalam rangka mensukseskannya," ungkap Rifqi.

Adapun 10 program direktif Presiden Prabowo Subianto antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih, Penyediaan 3 Juta Rumah dan swasembada pangan. "Kita berterima kasih pemerintah saat ini mulai mendengar beragam aspirasi masyarakat dalam rangka pertimbangan penerapan program," tuturnya.

Rifqi mencontohkan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih nan menyantap biaya besar dan membebani APBN dapat dicarikan solusi dengan memanfaatkan biaya di luar APBN. "Pemda dan pengusaha wilayah kudu dilibatkan, sehingga program tersebut dapat bejalan lebih efektif tanpa mengandalkan APBN," ujarnya.

Dalam paparannya politisi Partai Nasdem tersebut juga mengaku memahami kondisi kesulitan fiskal nan dialami Pemda akibat kebijakan pemangkasan anggaran (recofusing) oleh pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal kebanyakan pemda di Indonesia rendah tetap mengandalkan biaya transfer ke wilayah (TKD). 

"Provinsi Kalsel misalnya kemandirian fiskalnya rendah Kalsel hanya 49 persen PAD. Demikian juga kabupaten/kota kemandirian fiskal rata-rata 30-35 persen. Pemda saat ini memerlukan relaksasi kebijakan anggaran," katanya.

Rakor Regional Monitoring dan Evaluasi 10 Program Direktif Presiden nan diselenggarakan Balai Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini, diikuti 10 provinsi meliputi Riau, Lampung, seluruh provinsi Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo. 

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, menegaskan pihaknya mendukung dan siap mensukseskan 10 program direktif presiden. Salah satunya adalah program swasembada pangan dan daya dimana Kalsel dinilai cukup berhasil. Swasembada pangan dan daya ini juga berangkaian dengan pencanangan Kalsel sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). (E-2)