PDIP Usul Prabowo Pakai Geopolitik Sukarno Hadapi Konflik Global

Jakarta -

Dosen tetap Universitas Bung Karno (UBK) nan juga Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, memaparkan pentingnya pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Sukarno (Bung Karno). Ia mengusulkan Presiden Prabowo Subianto memakai geopolitik Sukarno untuk mengatasi bentrok global.

Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan kuliah umum berjudul 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno' dalam rangka ulang tahun Universitas Bung Karno ke-27', di Aula Ir. Soekarno, UBK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Hadir dalam kesempatan itu, personil DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel, dan Sofyan Tan. Lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra serta sivitas UBK.

Dalam penjelasannya, Hasto menilai kerangka berpikir alias siklus geopolitik Sukarno sangat relevan jika Presiden Prabowo Subianto mau memosisikan Indonesia sebagai penyedia perdamaian (peace facilitator) di kancah global, khususnya dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah.

"Kalau Presiden Prabowo berkemauan menjadikan Indonesia sebagai peace facilitator untuk masalah Timur Tengah, ini (Siklus Geopolitik Soekarno) bisa dipakai," ujar Hasto dalam keterangan nan diterima.

Hasto pun memaparkan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno tidak bergerak secara acak, melainkan melalui sebuah siklus nan sistematis. Siklus ini dapat digunakan untuk menghadapi beragam dinamika geopolitik area maupun dunia secara terukur.

Pertama, siklus dimulai dengan merumuskan kepentingan nasional (national interest) nan jelas.

Kedua, melangkah ke arah keterlibatan dunia (global involvement) dengan membangun norma internasional baru melalui pendekatan diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional.

Ketiga, memperkuat aspek tersebut dengan diplomasi pertahanan guna membangun kekuatan penangkal (deterrent effect) nan efektif.

"Siklus ini terus berputar. Kita menciptakan norma internasional dengan pendekatan diplomasi kita, membangun kerja sama internasional, hingga akhirnya diplomasi pertahanan strategis memperkuat postur pertahanan kita," imbuh Hasto.

Menurut Hasto, pendekatan berbasis keilmuan geopolitik ini tidak hanya dapat diterapkan di Timur Tengah, tetapi juga dalam membantu meredakan bentrok di Semenanjung Korea (Korea Utara dan Korea Selatan) serta ketegangan di Selat Taiwan.

Ia mencontohkan gimana keterlibatan aktif Indonesia dalam meredakan ketegangan internasional kudu tetap berdasarkan pada kepentingan nasional.

"Kita mau menyelesaikan bentrok di Semenanjung Korea, kita bisa menggunakan siklus ini. Melalui langkah diplomasi tersebut, kepentingan nasional kita juga diuntungkan. Misalnya, dari Korea Selatan kita bisa mendapat beragam transfer teknologi untuk mempercepat industri kita, sementara dari Korea Utara kita bisa membangun pemahaman strategis," paparnya.

Lebih lanjut, Hasto menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil inisiatif menggelar sebuah konvensi internasional baru nan terencana secara detail, seperti halnya Bung Karno mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 silam.

Konferensi ini, menurutnya, bisa menjadi semacam 'KAA Plus' alias aktivitas baru nan diinisiasi langsung oleh Indonesia guna memediasi ketegangan di Timur Tengah.

"Bagaimana konvensi tersebut direncanakan secara detail. Bung Karno dulu merencanakan KAA dengan sangat matang, melibatkan semua komponen termasuk mahasiswa untuk melayani delegasi dengan hormat. Itu adalah bagian dari the art of diplomacy kita," ucap Hasto.

Langkah ini dinilai krusial agar setiap delegasi nan datang merasa dihormati, sehingga kesepakatan-kesepakatan perdamaian nan dihasilkan mempunyai legitimasi kuat nan diakui bumi internasional.

(maa/gbr)