PDIP Tak Tahu Ada Pertemuan Ketum Parpol Bahas RUU Pemilu, Minta Bentuk Pansus

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan sejumlah ketua umum partai politik nan membahas RUU Pemilu. Ia apalagi mempertanyakan info mengenai pertemuan tersebut.

“Kapan itu? Kayaknya kok tidak ada. Info dari mana?” kata Ganjar saat dikonfirmasi, Rabu (16/9).

Terkait posisi PDIP dalam proses menuju pembahasan RUU Pemilu, Ganjar justru mendorong DPR segera membentuk panitia unik (Pansus).

Menurut dia, pembentukan Pansus diperlukan agar pembahasan RUU Pemilu dapat dilakukan dengan waktu nan cukup sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu.

“Sebaiknya DPR segera membentuk Pansus untuk membahas RUU paket pemilu ini. Agar tahapan pemilu tidak terganggu. Dan kualitas UU bakal lebih baik jika waktu pembahasan cukup,” ujar Ganjar.

Ganjar juga meminta masyarakat sipil dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar beragam rumor nan menjadi perhatian publik dapat diatur.

Ia menyebut sejumlah rumor nan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya sistem teknologi info (IT) pemilu, netralitas aparatur sipil negara (ASN), politik uang, hingga kampanye.

“Libatkan masyarakat sipil agar isu-isu nan menjadi perhatian publik bisa diatur dengan baik dalam UU ini. Seperti soal IT pemilu nan mesti dilakukan audit sebelum dan setelah digunakan, netralitas ASN, soal politik uang, kampanye dan seterusnya,” ucap Ganjar.

“Perlu dipertimbangkan pengawas pemilu nan betul-betul independen,” sambungnya.

Saat ditanya mengenai sikap PDIP mengenai periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT), Ganjar belum menyebut nomor nan diusulkan partainya.

Ia mengatakan persoalan teknis mengenai periode pemisah parlemen sebaiknya dibahas dalam Pansus.

“Untuk isu-isu perincian sebaiknya kelak dibicarakan di Pansus,” kata Ganjar.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik nan tergabung dalam koalisi pemerintah berjumpa untuk membahas RUU Pemilu.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Gerindra alias Presiden Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal nan yang perlu dibicarakan dalam rangka undang-undang pemilu,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Dalam pertemuan itu, Partai Gerindra menyepakati periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT) sebesar 5%.

“Tapi satu perihal nan sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu nan kita sepakati,” ujarnya.

Dia kemudian ditanya apakah nomor 5% tersebut sudah menjadi nomor nan disepakati oleh Gerindra.

“Kalau kita setuju di 5%,” jawab Sugiono.