PDIP Sindir Golkar Candu Kekuasaan: Kalah Atau Menang Maunya Ikut Berkuasa

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons Sekjen Partai Golkar M Sarmuji nan mempertanyakan apa nan diseimbangkan PDIP di luar pemerintahan. Deddy menyinggung Golkar nan selalu pecandu terhadap kekuasaan.

"Baiknya Golkar urus pemadaman listrik di mana-mana, bukan malah ngurusi PDIP. PDIP bukan Golkar nan kalah alias menang maunya ikut berkuasa. Kita tidak punya talenta pecandu kekuasaan, tanpa berkuasa bakal meninggal alias tak berkembang," kata Deddy Sitorus saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Deddy mengatakan berada di dalam pemerintahan memang menguntungkan bagi partai politik lantaran punya akses kekuasaan. Ia heran lantaran Golkar justru menyinyiri PDIP nan berada di luar.

"Kenapa justru nyinyir terhadap nan tidak mau masuk mendapatkan kemewahan kekuasaan? Kami menghargai mereka nan ada di pemerintahan dan sebaiknya Golkar juga menunjukkan sikap nan sama bagi nan berada di luar," ucap dia.

Deddy lantas menjawab soal apa nan perlu diseimbangkan oleh PDIP. Ia mengatakan PDIP melakukan check and balances lewat DPR terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam kondisi kebanyakan bangku dikuasai oleh parpol nan juga duduk di DPR, susah membayangkan fraksi nan punya perwakilan di kabinet mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan alias memberikan pendapat nan berbeda," jelas dia.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya bisa manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan Orde Baru, apakah DPR tetap dibutuhkan? Itulah nan dimaksud dengan penyeimbang, kebebasan untuk mendukung nan baik tetapi pada saat berbarengan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan dan apalagi pandangan nan berbeda," lanjut dia.

Deddy menegaskan jika semua partai ada di pemerintahan, maka kegunaan checks and balances bakal dilakukan oleh rakyat. Ia menyebut bakal ada banyak tindakan demonstrasi di jalanan.

"Itu bakal beranjak ke jalanan dalam corak demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai nan punya menteri di kabinet itu berani menyampaikan kritik thp menteri mereka alias pemerintahan secara umum? Saya pribadi sendiri sering dicurhati oleh sesama personil majelis gimana mereka susah berbincang dengan leluasa lantaran posisi di dalam pemerintahan alias takut dapat telpon dari sana-sini," tegas dia.

Dia mengaku heran lantaran banyak partai nan sekarang tidak tulus PDIP di luar pemerintahan. Ia menyinggung negara nan semua partainya di dalam adalah otoriter.

"Negara nan seluruh partai politiknya ada di dalam pemerintahan itu hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara alias negara dengan partai komunis seperti di China. Menjadi Partai Penyeimbang itu adalah sebentuk pengorbanan dan perjuangan juga agar DPR tetap bisa menjalankan fungsinya menjadi kanalisasi bunyi rakyat dan chekcs and balances teradap penyelenggaraan kekuasaan," tuturnya.

Pernyataan Golkar

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara soal posisi politik PDIP nan disorot PKB. Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP nan disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi jika membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6).

Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak berasosiasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang nan diklaim PDIP.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa nan diseimbangkan? Nanti rakyat nan menilai," ujarnya.

"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi nan mau membaca. Tidak perlu memaksa agar jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.

(maa/idn)