PDIP Pecat Kader Surabaya Buntut Sowan dan Bela Jokowi

Surabaya, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) resmi memecat kadernya asal Surabaya, Achmad Hidayat, usai diduga melakukan sowan alias berjamu ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.

Achmad merupakan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya. Dalam surat itu, dia dinilai sudah melakukan sejumlah pelanggaran berat, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga manuver politiknya memihak Jokowi nan sebelumnya juga didepak dari PDIP.

Sanksi tegas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 nan diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.

Dalam surat tersebut, awalnya DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etika dan disiplin nan membikin Achmad kudu didepak dari keanggotaan partai. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, melakukan intimidasi ke pengurus partai hingga nan lainnya.

"Terbukti melakukan tindakan nan melanggar Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai, antara lain penyalahgunaan wewenang, meminta dan menerima sejumlah duit dengan argumen nan tidak dapat dibuktikan, melakukan tindakan intimidatif terhadap Pengurus Partai, membawa arsip Partai tanpa persetujuan Pengurus, serta pernah dijatuhi hukuman pemberhentian dari kedudukan lantaran melakukan tindakan nan melanggar AD/ART Partai," demikian bunyi SK DPP PDI Perjuangan tersebut.

Selain rentetan pelanggaran administratif dan etika, manuver Achmad nan mendatangi kediaman Jokowi pasca pemecatan mantan presiden dari partai, juga menjadi sorotan DPP PDIP. Tak hanya berkunjung, Achmad diketahui sempat membikin pernyataan terbuka nan mendesak partai untuk merehabilitasi status Jokowi sebagai kader.

"Achmad Hidayat melakukan kunjungan ke rumah Joko Widodo dan beberapa hari kemudian membikin pernyataan agar partai mempertimbangkan rehabilitasi kepada Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan nan telah dipecat," tulis surat itu.

Langkah Achmad tersebut dinilai melampaui kewenangannya sebagai kader. Partai berlambang banteng itu menganggap sikap Achmad sebagai corak perlawanan terbuka terhadap keputusan absolut partai.

"Merupakan corak pembangkangan terhadap Keputusan Partai, lantaran pemecatan terhadap Joko Widodo telah dilakukan sesuai dengan sistem dan ketentuan nan bertindak di PDI Perjuangan," lanjutnya.

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin PDIP nan dikeluarkan pada 28 Agustus 2026, DPP menyimpulkan bahwa seluruh tindakan Achmad masuk dalam kategori pelanggaran berat.

"Tindakan dan sikap Achmad Hidayat sebagaimana tersebut di atas telah mencederai nama baik, martabat, wibawa dan kehormatan Partai, merusak kepercayaan rakyat kepada partai, serta merupakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai nan dikategorikan sebagai pelanggaran berat," katanya.

Dengan terbitnya keputusan ini, seluruh hak, kewajiban, serta kedudukan Achmad Hidayat di PDIP resmi dicabut. Ia sekarang dilarang keras menggunakan nama, lambang, atribut, maupun mengatasnamakan PDIP dalam segala corak aktivitas politiknya. Keputusan ini juga telah ditembuskan langsung ke DPD PDIP Jawa Timur dan DPC PDIP Kota Surabaya.

Merespons pemecatan itu, Achmad Hidayat membeberkan awal mula pemanggilannya oleh komite etik partai nan dipimpin Pengurus DPP PDIP Sadarestuwati pada 26 Agustus 2026 lalu.

Achmad membenarkan bahwa kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026 lampau menjadi pemicu utama. Ia datang atas inisiatif pribadi usai berkunjung ke makam Mbah Kiai Hasan Besari di Ponorogo. Kunjungan itu dilakukan berbareng seorang kader senior PDIP, Sulikan, dan satu rekannya nan lain.

Dalam sidang etik tersebut, Achmad dicecar soal tujuannya menemui Jokowi. Ia mengaku pertemuannya hanya sebatas silaturahmi. Kepada komite etik, Achmad pun secara terang-terangan menirukan percakapannya dengan Jokowi kala itu.

"'Lalu apa nan Anda bicarakan di sana?' Loh, ndak bicara apa-apa, salaman, lenyap gitu foto. Lalu saya juga sempat menanyakan, Pak [Jokowi], gimana untuk urusan bangsa ini? Kita kan kudu kompak. Apakah Bapak ndak punya kemauan untuk berjumpa Bu Megawati? Kalau dengan Pak Prabowo kan sering," ucap Achmad mengulang pertanyaannya saat berjumpa Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Jokowi merespons santuy dan mengaku tak punya masalah apapun dengan Megawati selaku pemimpin tertinggi PDIP.

"'Saya ndak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat kelak mesti bakal ketemu'," ucap Achmad menirukan Jokowi.

Namun, DPP PDIP mencurigai ada motif politik lain di kembali kunjungan tersebut, termasuk rumor kepindahannya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Achmad menepis tudingan itu dan mengkritik keras sikap partai nan dinilai berlebihan.

"DPP ngomong, 'Ah, masa ngobrol gitu? Paling ada langkah-langkah lain, Anda mau pindah PSI dan lain sebagainya'. Loh, saya loh, jika umpamanya saya tetap kader PDIP, kader PDIP [lain] nan ke sana [rumah Jokowi] nan jabatannya DPP, DPR RI, apalagi Bupati, Wali Kota banyak ke sana tapi diam-diam," ucapnya.

"Loh, saya jelas saya posting lantaran apa? Saya mempunyai prinsip bahwa AD/ART-nya PDI menganut Pancasila 1 Juni, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika," tambah Achmad menegaskan.

Ia pun menyayangkan sikap PDIP nan menutup pintu komunikasi dengan sesama anak bangsa lantaran urusan alias bentrok masa lalu, sementara bisa sangat terbuka dengan pihak asing.

"Mohon maaf, DPP PDI itu bisa salaman, disarangkulan dengan duta besar negara asing, dengan orang luar negeri. Sedangkan dengan sebangsa setanah air kita hanya lantaran ada kesalahan alias miskom di masa lampau sedikit, kita langsung paten-pinaten (saling bunuh) kayak gini," ujarnya.

Sepulang dari sidang etik tersebut, Achmad dalam perjalanan kembali ke Surabaya langsung mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Tiga poin itu meliputi pengembalian kewenangan pengurus DPC hingga ranting, usulan agar Jokowi direhabilitasi sebagai kader sesuai AD/ART partai, serta pengawalan RUU Perampasan Aset. Tak lama setelah pernyataan itu disebar, SK pemecatan dirinya diterbitkan.

Terkait hukuman pemecatan ini, dia mengaku legowo dan berterima kasih lantaran sempat diberi ruang oleh PDIP untuk ikut memenangkan Pilkada Surabaya dua periode untuk pasangan Eri Cahyadi-Armuji, serta memenangkan Tri Rismaharini di Pilgub Jatim wilayah Surabaya. Achmad memastikan hingga saat ini belum ada pinangan dari PSI.

"Saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan dan sekalipun sumbangsih saya kecil, mini sekali secara politik di PDI Perjuangan, saya berterima kasih. Cuman saya hanya berpegang teguh pada petunjuk bahwa PDI itu adalah bagian Negara Republik Indonesia nan asasnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang saat ini DPP partai memandang langkah saya itu abot ke urusan partainya, bukan urusan kebangsaannya, ya monggo. Nanti biar waktu nan menguji," katanya.

(frd/isn)