PDIP Kritik Sistem SPPG, Dorong Pemberdayaan Kantin Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus PDIP Adian Napitupulu mengkritik sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Alih-alih membikin SPPG nan menelan biaya besar, Adian mempertanyakan kenapa tidak memberdayakan kantin-kantin di lingkungan sekolah.

"Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? karyakan saja kantin-kantin sekolah itu," kata Adian di aktivitas Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (17/6) malam.

Dia nan juga personil Komisi X DPR RI itu  mengatakan jika kantin sekolah nan mengelola MBG, bakal berakibat positif pada penghasilan pedagang di kantin tersebut.

Ia mengatakan berasas konsep awal, ada sekitar 400 ribu sekolah nan bakal menerima MBG.

Adian mencontohkan, misalnya tiap sekolah mempunyai tiga hingga delapan kantin, maka setidaknya ada 1,2 juta kantin bakal terdampak.

Selain itu, Adian mengatakan perihal itu juga bakal menekan ongkos pembangunan SPPG nan menurutnya juga tidak murah.

"Mereka UMKM bakal terdampak. Kenapa sih enggak mereka saja nan masak? Enggak butuh bangun gedung besar berbobot miliar-miliar," ucap dia.

Pada saat nan sama, Adian juga menyinggung nomor keracunan penerima faedah MBG.

Ia menyebut jika pengelolaan MBG diserahkan kepada kantin di sekolah, maka perihal itu juga dapat menekan nomor keracunan.

"Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus," ucap dia.

Sejak program ini kali pertama diluncurkan pada 6 Januari 2025, dapur SPPG yang melayani MBG menurut info BGN sudah ada lebih dari 27 ribu di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat tertutup dengan Komisi X DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6). Rincinya per saat itu, kata dia, adalah 27.820 dapur SPPG.

Dan, berasas pertimbangan usai geger kasus korupsi di tubuh BGNdi bawah kepemimpinan Dadan Hindayana sebelumnya, pertimbangan pun dilakukan.

Beberapa poin pertimbangan itu adalah soal pelibatan kantin sekolah hingga tak semua sekolah bakal rata muridnya diberi MBG.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa kudu membangun dapur baru di setiap lokasi. Penggunaan kantin sekolah, sambungnya, salah satunya dapat diterapkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Indonesia.

"Kita juga tidak kudu membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah lantaran (daerah) 3T ini hanya ada nan 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik dalam konvensi pers di instansi BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Terpisah, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga memastikan penyelenggaraan ada penyesuaian penyediaan MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah. Namun, sambungnya, tetap di bawah koordinasi dan supervisi BGN.

"Jumlah siswa nan menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta siswa di Indonesia alias sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan," kata Mu'ti saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6) dikutip dari Antara.

Dia mengatakan info penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga pemerintah mempunyai info komplit mengenai siswa penerima faedah berasas nama, alamat, dan sekolah masing-masing.

Meski program tetap berlanjut, pemerintah bakal melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah nan dinilai tidak terlalu memerlukan support MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih memerlukan bakal diprioritaskan.

(mnf/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]