PDIP Jawab Golkar soal Apa yang Diseimbangkan: Fungsi Checks and Balances

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjawab Sekjen Partai Golkar Sarmuji nan mempertanyakan apa nan sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP sebagai partai nan berada di luar pemerintahan.

Ia menegaskan, peran penyeimbang nan dimaksud adalah menjalankan kegunaan checks and balances terhadap pengelolaan kekuasaan dan jalannya pemerintahan.

“Terkait pertanyaan ‘apa nan perlu diseimbangkan’, saya kira jawabannya cukup jelas, ialah kegunaan checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam kondisi kebanyakan bangku dikuasai oleh partai-partai nan juga duduk di kabinet, susah membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan alias memberikan pendapat nan berbeda,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya bisa manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR tetap dibutuhkan?” lanjutnya.

Menurut Deddy, posisi sebagai partai penyeimbang tidak berfaedah selalu menentang pemerintah. Ia menilai partai politik tetap dapat mendukung kebijakan nan dinilai baik, namun pada saat nan sama kudu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan kritik.

“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan nan baik, tetapi pada saat berbarengan mempunyai kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan apalagi pandangan nan berbeda,” ungkap Deddy.

“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu bakal beranjak ke jalanan dalam corak demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai nan mempunyai menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka alias pemerintahan secara umum?” sambung dia.

Deddy juga mengungkapkan pengalamannya sebagai personil DPR nan kerap menerima keluhan dari sesama legislator mengenai keterbatasan ruang untuk menyampaikan pandangan secara bebas.

“Saya pribadi selaku personil DPR sering menerima curhat dari sesama personil majelis tentang sungguh sulitnya mereka berbincang dengan leluasa lantaran posisi di dalam pemerintahan alias takut mendapat telepon dari sana-sini,” katanya.

Deddy mengaku heran dengan sikap sejumlah pihak nan menurutnya tidak menerima keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan.

“Saya heran kenapa partai lain terkesan tidak tulus jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Negara nan seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara alias negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah perihal nan wajar dan sehat bagi kerakyatan itu sendiri,” tutur Deddy.

Ia kemudian meminta Golkar agar lebih konsentrasi pada persoalan nan dihadapi masyarakat dibanding mempermasalahkan posisi politik PDIP.

“Saya menilai lebih baik Partai Golkar konsentrasi mengurus persoalan pemadaman listrik nan terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar nan kalah alias menang tetap mau ikut berkuasa. Kami tidak mempunyai talenta pecandu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa bakal meninggal alias tidak berkembang,” katanya.

Deddy mengatakan pihaknya memahami bahwa berada di dalam pemerintahan memberikan untung politik bagi partai lantaran mempunyai akses terhadap kekuasaan. Namun, dia menilai keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan juga kudu dihormati.

“Saya memahami betul bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik lantaran mempunyai akses kekuasaan. Namun, justru lantaran itulah saya heran kenapa ada pihak nan bersikap nyinyir terhadap partai nan memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan,” ujar Deddy.

“Kami menghormati partai-partai nan berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap nan sama kepada pihak nan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) nan belakangan dinilai tetap belum tegas terhadap pemerintahan. Hal ini disampaikan Waketum PKB Jazilul Fawaid nan menyebut sikap PDIP abu-abu.

Menurut Sarmuji, posisi politik PDIP merupakan kewenangan partai tersebut dan Golkar menghormati sikap nan selama ini disampaikan para petinggi PDIP sebagai partai penyeimbang.

“Terserah PDIP saja. Tapi jika membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6).

Ia menegaskan, hingga saat ini PDIP memang tidak berasosiasi ke dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, soal gimana praktik peran penyeimbang itu dijalankan merupakan perihal nan berbeda.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa nan diseimbangkan? Nanti rakyat nan menilai,” ujarnya.