PD Dukung Pembentukan Satgas Khusus Perizinan: Mestinya Memang Satu Atap

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satuan tugas (satgas) unik untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Herman menilai idealnya perizinan investasi dibuat lebih mudah dan tidak rumit.

"Investasi adalah instrumen krusial pertumbuhan ekonomi, idealnya segala perizinan kudu lebih mudah dan tidak rumit. Saya sependapat dengan nan disampaikan Presiden Prabowo," kata Herman kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

"Bahkan ke depan perizinan jika memang sudah menjadi direktif presiden, mestinya satu genting saja di Kementerian Investasi," sambungnya.

Menurutnya, selama ini proses perizinan kerap melewati beragam lembaga sektoral dan tingkat pemerintahan. Sebab itu, penyederhanaan perizinan memerlukan pengalihan kewenangan dan pengharmonisan regulasi.

"Biasanya perizinan kudu ditempuh sesuai beberapa lembaga sektoral terkait, apalagi sesuai ditingkatan pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga jika bakal disederhanakan memang kudu ada pengalihan kewenangan," jelasnya.

Dia menilai perlu dilakukannya pengharmonisan UU terkait. Herman berambisi dengan adanya satgas ini, proses perizinan bakal lebih efisien.

"Perlu pengharmonisan peraturan perundang-undang, bisa jadi satgas nan dimaksud presiden adalah untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dan menyatukan dalam satu atap, sehingga lebih mudah dan tidak rumit," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas (satgas) unik untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai izin nan berkait membikin investasi tersendat dan membuka celah praktik korupsi.

Prabowo menegaskan Indonesia kudu belajar dari negara-negara tetangga nan dinilai lebih sigap dalam mengeluarkan izin usaha. Menurutnya, lamanya proses perizinan membikin investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan suasana upaya di Indonesia.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita kudu merujuk kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Oleh lantaran itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para master untuk membentuk satgas unik deregulasi. Satgas tersebut bekerja menyederhanakan patokan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta kelak dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas unik untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ujarnya. (amw/idh)