PBB Ungkap Dugaan Kejahatan Perang AS di Iran, 120 Anak Tewas

Jakarta, CNBC Indonesia - Misi pencari kebenaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Iran menyatakan mempunyai dasar nan cukup untuk meyakini bahwa Amerika Serikat (AS) berada di kembali dua serangan militer terhadap sebuah sekolah dan akomodasi olahraga di Iran pada Februari lalu. Serangan tersebut dinilai memenuhi unsur kejahatan perang.

Dalam laporan terbaru nan bakal diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Kamis (18/9/2026), misi tersebut juga menyimpulkan bahwa abdi negara Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan saat menindak demonstrasi anti-pemerintah nan menewaskan banyak orang.

Laporan Independent International Fact-Finding Mission on Iran itu menelaah dua hal. Pertama, tindakan AS selama perang Iran nan pecah pada Februari. Kedua, respons pemerintah Iran terhadap gejolak nasional nan mulai terjadi pada akhir Desember tahun lalu.

Pentagon menolak memberikan komentar mengenai laporan nan disusun oleh organisasi independen tersebut.

"Investigasi kami tetap berlangsung, dan saat ini tidak ada nan dapat kami umumkan," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Jumat (18/9/2026).

Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly justru mengkritik laporan tersebut. Ia mengatakan Dewan HAM PBB telah "tidak menghasilkan apapun bagi kewenangan asasi manusia," seraya menambahkan bahwa Iran merupakan satu-satunya pihak dalam bentrok saat ini nan telah melakukan kejahatan perang.

Pejabat AS sebelumnya telah mengatakan bahwa operasi militer negaranya dilakukan sesuai dengan norma bentrok bersenjata. Sementara itu, Iran secara konsisten membantah tudingan bahwa pemerintahnya melakukan pelanggaran HAM secara sistematis.

Misi pencari kebenaran PBB merupakan badan investigasi, bukan lembaga peradilan. Karena itu, badan tersebut tidak dapat membuka perkara pidana.

Meski demikian, temuan mereka dapat digunakan dalam penyelidikan pidana oleh pengadilan nasional maupun lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Negara-negara personil PBB bakal membahas hasil laporan tersebut ketika disampaikan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin mendatang.

Serangan ke Sekolah

Dalam kasus serangan terhadap sekolah di Minab, para master PBB mengatakan mereka menemukan dasar nan cukup untuk meyakini bahwa pasukan AS bertanggung jawab atas serangan terhadap Shajareh Tayyebeh Primary School. Menurut pejabat Iran, lebih dari 150 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk sekitar 120 anak sekolah.

Misi tersebut menyimpulkan bahwa serangan itu merupakan serangan tanpa pandang bulu nan menimbulkan kematian penduduk sipil dan kerusakan terhadap prasarana sipil. Tindakan itu, menurut norma internasional, masuk dalam kategori kejahatan perang.

Laporan tersebut menyebut kegagalan AS memperbarui info mengenai sekolah itu dalam pedoman info penargetannya, serta tidak memastikan bahwa gedung tersebut merupakan sasaran militer, bukan sekadar corak kelalaian.

"Sebaliknya, AS mengarahkan serangan ke gedung sekolah tersebut meskipun mengetahui adanya akibat besar mengenai kemungkinan mengenai objek sipil dan bertindak secara sembrono mengenai kemungkinan perihal tersebut terjadi."

Sekolah tersebut berada berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Pada Juni lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa "tidak ada seorang pun" nan sengaja menyerang sekolah unik wanita di Iran pada Februari. Trump menyampaikan perihal itu dengan merujuk pada penyelidikan terhadap kejadian tersebut.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa penyelidikan internal awal militer AS menunjukkan pasukan AS kemungkinan bertanggung jawab atas serangan mematikan di Minab, wilayah selatan Iran.

Pentagon kemudian meningkatkan level penyelidikan atas kasus tersebut. Namun, hingga sekarang hasil sementara investigasi itu belum dipublikasikan.

Para master PBB mengatakan sekolah nan menjadi sasaran merupakan objek sipil nan dapat diidentifikasi dengan jelas. Mereka juga tidak menemukan bukti bahwa gedung tersebut digunakan untuk kepentingan militer.

Kesimpulan serupa diberikan terhadap serangan di sebuah pusat olahraga di Lamerd. Menurut laporan tersebut, serangan itu merusak sejumlah gedung tempat tinggal dan sebuah sekolah di sekitar letak serta menewaskan dan melukai 22 penduduk sipil.

Misi PBB menyatakan serangan tersebut juga dilakukan tanpa pandang bulu sehingga memenuhi unsur kejahatan perang.

Namun, Komando Pusat AS alias U.S. Central Command dalam sebuah pernyataan pada Maret mengatakan pasukan AS tidak melancarkan serangan apapun ke Kota Lamerd pada hari tersebut.

Pelanggaran HAM

Selain menyoroti tindakan AS, laporan misi PBB juga menyoroti respons pemerintah Iran terhadap gelombang demonstrasi nan pecah pada akhir Desember tahun lalu.

Penyelidikan tersebut menemukan adanya serangan nan luas dan sistematis terhadap penduduk sipil oleh otoritas Iran selama tindakan protes. Dugaan pelanggaran nan dicatat mencakup pembunuhan melawan hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta pembatasan berat terhadap kebebasan berekspresi.

Kelompok-kelompok HAM sebelumnya menyatakan bahwa sejumlah orang nan hanya berada di sekitar letak turut tewas dalam tindakan keras tersebut. Gelombang penindakan itu disebut sebagai nan terbesar sejak para ustadz Muslim Syiah mengambil alih kekuasaan melalui Revolusi Iran 1979.

Pemerintah Iran menyalahkan "teroris dan perusuh" nan disebut mendapat support dari golongan oposisi di pengasingan serta musuh asing, termasuk AS dan Israel.

Misi pencari kebenaran PBB mengatakan tidak dapat memverifikasi jumlah korban tewas secara independen. Namun, berasas penyelidikannya, jumlah korban tewas dan luka kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan nomor resmi pemerintah Iran.

Data resmi nan dikutip dalam laporan menyebut sebanyak 3.038 orang tewas dan 25.000 lainnya mengalami luka-luka dalam gelombang demonstrasi tersebut.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]