Parpol Koalisi Prabowo Bertemu Bahas RUU Pemilu, PDIP Tak Merasa Ditinggal

Jakarta -

Para ketum parpol koalisi Presiden Prabowo Subianto berjumpa membahas RUU Pemilu. PDIP yang bukan bagian dari koalisi tidak merasa ditinggal.

"Oh tidak (merasa ditinggalkan) juga. Kalau bicara dalam perspektif kekeluargaan sebagai sebuah bangsa, ya mestinya kan boleh diajak bicara kan. Kita boleh berbeda, tapi tujuan kita kudu satu. Untuk Indonesia Raya, kan," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Komarudin memandang wajar saat elite parpol koalisi bertemu. Namun dia mengingatkan RUU Pemilu milik rakyat.

"Ya artinya pertemuan elite koalisi ya wajar-wajar saja kan. Mereka pasti punya strategi juga. Tapi saya kira undang-undang ini kan milik publik. Undang-undang itu mengatur rakyat Republik Indonesia. Kita di sini ini hanya ditugaskan itu. Kita diwakilkan oleh rakyat untuk ya Anda telaah undang-undang di situ. Jadi strategi partai alias koalisi boleh-boleh saja, tapi akhirnya pasti dibahas di DPR," ucap dia.

Selain itu, dia mengatakan lazimnya RUU Pemilu dibahas di Komisi II DPR.

"Yang selama ini lazim terjadi itu namanya Undang-Undang Pemilu itu dibahas di Komisi II. Saya kan dua, dua periode di Komisi II kan. Jadi biasa dibahas di Komisi II. Dan saya kira kali ini juga pasti di sekitar-sekitar itulah," ujar dia.

Untuk diketahui, para ketua umum parpol koalisi pemerintah disebut sempat berjumpa membahas RUU Pemilu. Salah satu nan dibahas dalam pertemuan itu adalah mengenai periode pemisah parlemen.

Kabar pertemuan itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Gerindra Sugiono. Ia membenarkan para ketum parpol berjumpa belum lama ini.

"Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal nan yang perlu dibicarakan dalam rangka Undang-Undang Pemilu," kata Sugiono kepada wartawan di DPR.

Sugiono mengatakan, dalam pertemuan itu, ada kesepakatan nan dicapai perihal periode pemisah parlemen. Angkanya, kata dia, 5 persen.

"Tapi satu perihal nan sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu nan kita sepakati," ucap dia.

(dwr/gbr)