Parlemen Israel Mau Bubar, Netanyahu Siap Digulingkan Kawan Sendiri?

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman politik baru setelah koalisi pemerintahannya sendiri mengusulkan rancangan undang-undang pembubaran parlemen untuk membuka jalan menuju pemilu dini. Langkah dramatis ini muncul di tengah tekanan besar dari partai-partai ultra-Ortodoks nan mulai kehilangan kesabaran terhadap janji politik Netanyahu.

Koalisi penguasa Israel secara resmi mengusulkan proposal pembubaran parlemen alias Knesset pada Rabu (13/5/2026) waktu setempat. Usulan tersebut diajukan oleh partai sayap kanan Likud nan dipimpin Netanyahu, di tengah tanda-tanda runtuhnya koalisi pemerintahan nan selama ini dikenal rentan dan penuh bentrok internal.

Jika rancangan undang-undang itu disahkan, Israel otomatis bakal menggelar pemilu dalam waktu 90 hari setelah pengesahan patokan tersebut.

"Parlemen ke-25 bakal dibubarkan sebelum akhir masa jabatannya. Pemilu bakal digelar pada tanggal ... nan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari 90 hari setelah pengesahan undang-undang ini," demikian isi draf legislasi nan dirilis Likud, dikutip dari The Guardian, Jumat (15/5/2026).

Dokumen itu telah ditandatangani oleh ketua enam golongan parlemen dalam koalisi pemerintahan.

Media Israel melaporkan pemungutan bunyi terhadap RUU tersebut kemungkinan digelar pada 20 Mei. Pengesahannya pun disebut-sebut nyaris pasti terjadi.

Jika skenario itu berjalan, maka Israel bisa menggelar pemilu mulai pekan ketiga Agustus, sekitar dua bulan lebih sigap dari agenda akhir masa parlemen nan semestinya berhujung pada 27 Oktober mendatang.

Tekanan terhadap Netanyahu terutama datang dari partai-partai ultra-Ortodoks Yahudi nan menuduhnya kandas memenuhi janji untuk mengesahkan undang-undang nan memberikan pengecualian permanen wajib militer bagi laki-laki muda organisasi mereka nan belajar di yeshiva alias seminari agama.

Ketegangan itu membikin partai-partai oposisi mencium kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Pada Selasa, sejumlah partai oposisi mengumumkan rencana mengusulkan proposal mereka sendiri untuk membubarkan parlemen.

Namun langkah sigap Likud dinilai sebagai manuver Netanyahu untuk mengambil kendali atas agenda politik dan mencegah oposisi mendikte momentum pemilu.

Pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid, langsung merespons perkembangan tersebut. Ketua partai tengah Yesh Atid itu menegaskan kesiapannya menghadapi pemilu.

"Kami siap bersama," tulis Lapid di platform X, merujuk pada aliansi politik barunya berjulukan Beyahad (Bersama) nan dibentuk dengan mantan perdana menteri Naftali Bennett.

Bulan lalu, Lapid dan Bennett mengumumkan bakal maju berbareng dalam satu daftar koalisi untuk menghadapi Netanyahu dalam pemilu berikutnya.

Keduanya selama ini menjadi pengkritik keras penanganan perang oleh Netanyahu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lapid apalagi menyebut gencatan senjata terbaru dengan Iran sebagai "bencana politik".

Netanyahu sendiri dikenal sebagai salah satu politikus paling memperkuat dalam sejarah Israel. Pemimpin berumur 76 tahun itu baru-baru ini mengungkapkan dirinya menjalani operasi kanker prostat. Meski demikian, dia telah memastikan bakal kembali maju dalam pemilu mendatang.

Netanyahu juga tetap menghadapi proses persidangan kasus korupsi nan telah berjalan lama.

Sepanjang pekerjaan politiknya sejak 1996, Netanyahu telah menjadi perdana menteri Israel paling lama menjabat dengan total masa pemerintahan lebih dari 18 tahun.

Jajak pendapat politik nan dirilis lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada Selasa menunjukkan Likud tetap memimpin preferensi pemilih, meski hanya unggul tipis atas aliansi Beyahad milik Lapid dan Bennett.

Menurut survei itu, Likud diproyeksikan memperoleh 26 bangku dari total 120 bangku di parlemen, turun dari 32 bangku pada parlemen saat ini.

Sementara Beyahad diperkirakan meraih 25 kursi, unggul atas partai Yashar (Straight), partai tengah-kanan nan dipimpin mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot.

Eisenkot dipandang sebagai calon sekutu potensial bagi Lapid dan Bennett dalam membentuk pemerintahan baru jika Netanyahu kandas mempertahankan kekuasaan.

Banyak penduduk Israel menyalahkan Netanyahu atas kegagalan keamanan nan memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, nan menjadi salah satu hari paling mematikan dalam sejarah negara itu.

Sejak saat itu, Netanyahu berulang kali berjanji bakal meraih "kemenangan total" atas Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Iran. Namun sasaran tersebut hingga sekarang belum tercapai setelah lebih dari dua separuh tahun bentrok multi-front berlangsung.

Lapid dan Bennett berencana menjadikan pembentukan komisi penyelidikan nasional atas serangan 7 Oktober sebagai salah satu tema utama kampanye mereka. Komisi itu ditujukan untuk menetapkan pihak nan bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Selain itu, mereka juga bakal mendorong legislasi nan mewajibkan organisasi ultra-Ortodoks mengikuti wajib militer, rumor nan selama bertahun-tahun menjadi sumber perpecahan politik di Israel.

(luc/luc)

Add