Pangdam Mulawarman Nyatakan Pengibaran Bendera Borneo Bukan Tanda Ingin Lepas dari NKRI

Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono(MI/Ervan Masbanjar)

PENGIBARAN bendera Borneo berwarna merah, kuning, dan biru nan dilakukan sebagian masyarakat di Kalimantan salah satunya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), tidak serta-merta menunjukkan kemauan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian ditegaskan, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono kepada wartawan, Selasa (18/8). Menurutnya, penggunaan bendera tersebut lebih berangkaian dengan identitas masyarakat, sekaligus corak penyampaian aspirasi mengenai pembangunan di sejumlah wilayah di Kalimantan.

“Sebetulnya pembentangan bendera itu bendera identitas. Contoh mereka menyebut bendera Dayak, Borneo. Tapi mereka sebetulnya tetap NKRI, mereka tetap Merah Putih,” tukas Krido.

Diungkapkannya, adapun aspirasi nan disampaikan masyarakat berangkaian dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, maupun akses lainnya nan dinilai dapat mempermudah aktivitas masyarakat.

“Bukan lantaran mereka mengibarkan (bendera) terus mereka tidak NKRI. Tidak. Mereka tetap Merah Putih. Cuma identitas mereka, mereka menginginkan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan,” jelasnya.

Terus Melakukan Pendekatan 

Ia menuturkan, TNI berbareng unsur pemerintah dan masyarakat terus melakukan pendekatan untuk memahami aspirasi tersebut. Ia menilai, komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui beragam aktivitas agar persoalan nan disampaikan dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.

“Kami juga sudah terus di lapangan dengan mereka semuanya, dengan ngopi dan sebagainya, untuk gimana mewujudkan apa nan mereka inginkan sebagai bagian daripada kita semuanya,” katanya.

Krido mengakui, memang ada pihak alias oknum nan telah diklarifikasi mengenai penyebaran maupun pengibaran bendera tersebut, hasil pendalaman sementara menunjukkan bahwa tindakan itu lebih merupakan corak penyampaian aspirasi.

“Sudah kita dalami. Ya, mereka hanya bentuk mungkin protes untuk mereka mendapatkan aktualisasi dari aspirasi mereka saja,” sebutnya.

Jadi tegasnya lagi, dari pendalaman nan dilakukan hasilnya tidak ada indikasi pengibaran bendera Borneo oleh masyarakat bermaksud dan mempunyai maksud untuk mendirikan negara sendiri apalah alias memisahkan diri dari Indonesia.

Dilakukan sebagai Bentuk Protes Internal

“Tapi bukan berfaedah mereka menginginkan lepas dari NKRI dan mau mendirikan negara sendiri. Tidak, itu dilakukan hanya sebagai protes internal mereka mengenai tuntutan perbaikan-perbaikan nan jadi aspirasi masyarakat,” ujar Pangdam.

Dirinya memastikan, pemerintah dan abdi negara bakal terus berupaya memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat di wilayah nan memerlukan pembangunan.

“Dan bakal mendapatkan perihal nan sama alias perhatian dari kita. Kita terus berupaya bersama-sama dengan komponen masyarakat untuk mewujudkan apa nan mereka inginkan,” ujarnya.

Krido meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik konklusi hanya berasas simbol nan digunakan. Ia menilai aspirasi mengenai pembangunan merupakan perihal nan perlu disampaikan dan dibicarakan melalui ruang komunikasi nan konstruktif.

“Memang belum ada potensi untuk mengarah ke melepaskan diri,” kata Krido.

Ajak Masyarakat Kalimantan Jaga Persatuan

Ia pun membujuk masyarakat di Kalimantan untuk tetap menjaga persatuan dan bersama-sama mengawal pembangunan. Dan bersama-sama kudu bisa melakukan nan terbaik untuk bangsa ini.

Krido mengakui pembangunan tidak mungkin dirasakan secara merata dan sigap di seluruh wilayah. Namun, dia meyakini pemerintah bakal terus berupaya memperkecil kesenjangan pembangunan.

“Memang kita sadari tidak semuanya, tidak secara cepat, tidak secara menyeluruh, bahwa pembangunan kelak bakal dirasakan oleh semua. Namun saya percaya pemerintah bakal terus berupaya gimana membikin masyarakat, rakyatnya juga sama dengan nan lain mendapatkan perihal nan sama,” katanya.

Pernyataan Pangdam tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan pengibaran bendera Borneo perlu dilihat secara proporsional, dengan membedakan antara simbol identitas budaya, penyampaian aspirasi pembangunan, dan tindakan nan betul-betul mengarah pada aktivitas separatis.

Bendera Borneo Miliki Latar Belakang Sejarah

Untuk diketahui, Bendera Borneo dengan warna merah, kuning, dan biru nan dalam sejumlah pembahasan disebut berangkaian dengan Dajak Besar memang mempunyai latar belakang sejarah di Kalimantan.

Kajian sejarah mengenai Daerah Otonomi Dajak Besar menyebut wilayah tersebut pernah menjadi wilayah otonom pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kemudian berada dalam struktur Republik Indonesia Serikat. 

Dalam konteks sejarah tersebut, bendera dengan warna merah, kuning, dan biru dikaitkan dengan Dajak Besar. Sedangkan Dajak Besar sendiri bukan negara merdeka, melainkan salah satu wilayah nan pernah memperoleh status otonomi pada masa transisi politik Indonesia sebelum kembali menjadi bagian dari NKRI, hingga wilayah tersebut kemudian dibubarkan dan menjadi bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia. 

Karena mempunyai latar sejarah tersebut, simbol merah-kuning-biru kemudian kembali muncul dalam beragam pembicaraan mengenai identitas masyarakat Dayak dan Kalimantan. Berbagai pernyataan masyarakat budaya menerangkan bendera tersebut disebut sebagai identitas budaya, bukan simbol pemberontakan.

Namun, konteks penggunaan simbol tersebut tetap perlu dilihat berasas situasi dan tujuan penggunaannya. Penggunaan simbol identitas budaya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya aktivitas untuk mendirikan negara baru.(EM/E-4)