Pancasila dan Kebangkitan

(MI/Seno)

BANGSA Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum krusial untuk tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi juga merefleksikan arah perjalanan bangsa di tengah perubahan bumi nan bergerak semakin sigap dan kompleks. Peringatan ini terasa semakin berarti lantaran datang tidak lama setelah Hari Kebangkitan Nasional, sebuah penanda historis bahwa kemajuan bangsa selalu lahir dari kesadaran kolektif, persatuan, dan cita-cita besar tentang masa depan Indonesia.

Di tengah derasnya arus globalisasi, disrupsi teknologi, dan kejuaraan antarnegara, kita perlu kembali mengusulkan pertanyaan mendasar: apakah kemajuan bangsa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, alias juga dari keahlian menjaga jati diri, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan hari ini. Pasalnya, bumi sedang bergerak menuju era baru. Ini ditandai oleh kepintaran buatan, otomatisasi industri, ekonomi digital, dan persaingan geopolitik nan semakin dinamis.

Laporan World Economic Forum (2023) menegaskan bahwa negara-negara nan kandas berinvestasi pada pendidikan, inovasi, dan penguasaan teknologi bakal mengalami penurunan daya saing global. Artinya, masa depan bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi terutama oleh kualitas manusianya.

AGENDA MASA DEPAN

Indonesia tentu mempunyai modal besar untuk menghadapi perubahan tersebut. Meski demikian, kita juga perlu menyadari bahwa tantangan nan dihadapi bangsa ini tidak ringan. Ketimpangan sosial tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada saat nan sama, transformasi digital mulai mengubah struktur pekerjaan, pola hubungan sosial, sekaligus kebutuhan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam bagian politik dan hukum, kerakyatan Indonesia terus berkembang, tetapi menghadapi pula tantangan berupa polarisasi sosial, pragmatisme politik, dan menurunnya etika publik. Demokrasi nan sehat sejatinya tidak hanya ditopang oleh prosedur politik, tetapi juga oleh kedewasaan budaya demokrasi, keteladanan moral, dan rasa tanggung jawab kebangsaan.

Persoalannya sekarang, apakah sistem politik kita, termasuk sistem kepartaian nan ada di dalamnya, sudah sesuai dengan cita-cita nasional nan diinginkan oleh para founding fathers dan cita-cita Reformasi 1998 alias tetap kudu disesuaikan kembali. Ini nan menjadi PR kita bersama, saat ini dan ke depan.

Sementara itu, pada ranah sosial budaya, masyarakat menghadapi indikasi menguatnya individualisme, budaya instan, hingga derasnya arus disinformasi melalui media digital. Laporan UNESCO (2021) mengingatkan bahwa pendidikan abad ke-21 tidak cukup hanya menghasilkan manusia nan pandai secara akademis, tetapi juga kudu bisa membangun masyarakat nan toleran, inklusif, dan bisa hidup berbareng dalam keberagaman. Di sinilah tantangan terbesar bangsa Indonesia, ialah gimana menjaga kemajuan tanpa kehilangan jati diri dan karakter kebangsaan.

Dalam konteks global, tantangan Indonesia juga semakin kompleks. Krisis pangan, energi, perubahan iklim, hingga perebutan teknologi strategis telah menjadi arena baru persaingan antarnegara. Karena itu, kedaulatan nasional pada era modern tidak cukup hanya dimaknai sebagai penjagaan wilayah teritorial, tetapi juga keahlian bangsa mengelola pangan, energi, pendidikan, ekonomi, dan teknologi secara mandiri.

Di tengah kompleksitas tersebut, Indonesia memerlukan fondasi nilai nan bukan hanya berkarakter simbolis, melainkan hidup dan bekerja dalam praktik kehidupan berbangsa. Dalam konteks inilah, Pancasila kembali menemukan relevansinya sebagai ideologi pemersatu, arah pembangunan nasional, sekaligus daya kebangkitan bangsa.

Semangat kebangkitan nasional nan lahir pada awal abad ke-20 sejatinya bukan sekadar romantisme sejarah. Kebangkitan nasional adalah kesadaran bahwa bangsa Indonesia kudu bangkit melalui pendidikan, persatuan, dan penguatan kapabilitas rakyat. Para pendiri bangsa memahami bahwa kolonialisme tidak hanya berjalan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui ketertinggalan pendidikan, ekonomi, dan penguasaan pengetahuan pengetahuan.

Oleh lantaran itu, pendidikan dijadikan instrumen utama untuk membangun kesadaran kebangsaan sekaligus memajukan bangsa. Pandangan tersebut tetap relevan hingga hari ini. OECD (2022) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan aspek utama kemajuan negara pada era knowledge society. Negara nan unggul bukan semata-mata negara nan kaya sumber daya alam, melainkan negara nan bisa membangun budaya riset, inovasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi.

Artinya, kebangkitan Indonesia pada era modern tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan alam nan dimiliki. Indonesia kudu membangun kemandirian ekonomi berbasis inovasi, memperkuat kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta meneguhkan karakter kebangsaan agar kemajuan tidak kehilangan arah moralnya. Kebangkitan nasional juga kudu dimaknai sebagai upaya menghadirkan kemakmuran nan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi nan tinggi bakal kehilangan makna andaikan kesenjangan sosial semakin melebar. Sebaliknya, nasionalisme tanpa penguasaan pengetahuan pengetahuan dan teknologi hanya bakal menjadikan bangsa ini tertinggal dalam kejuaraan global.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional nan berpihak kepada masa depan rakyat. Kepemimpinan sejati bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan juga keahlian menghadirkan visi besar, keberanian mengambil keputusan strategis, dan komitmen membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kajian Jan Fagerberg (2018) menunjukkan bahwa penemuan dan penguasaan teknologi merupakan fondasi utama daya saing ekonomi modern. Negara nan unggul dalam pendidikan, riset, dan penemuan condong lebih handal menghadapi krisis dunia serta bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan. Karena itu, investasi pada pendidikan, riset, hilirisasi industri, dan pengembangan teknologi nasional kudu menjadi agenda strategis bangsa. Kebangkitan Indonesia tidak mungkin tercapai tanpa penguatan kualitas manusianya.

PANCASILA DAN ETOS KEBANGSAAN

Di tengah perubahan bumi nan begitu cepat, Pancasila tidak boleh dipahami sekadar sebagai simbol alias mahfuz normatif. Pancasila kudu hidup dalam praktik pembangunan nasional dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Sila Ketuhanan mengajarkan integritas moral dan etika publik. Sila Kemanusiaan mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Sila Persatuan memperkuat kohesi nasional di tengah keberagaman. Sila Kerakyatan menegaskan pentingnya kerakyatan nan beradab. Adapun Sila Keadilan Sosial menjadi arah utama pembangunan nasional.

Dengan demikian, Pancasila sesungguhnya mempunyai dimensi progresif dan modern. Nilai-nilainya tidak bertentangan dengan kemajuan pengetahuan pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, Pancasila memberikan arah moral agar kemajuan tetap berpijak pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks pembangunan nasional, Pancasila perlu dihidupkan sebagai etos kerja bangsa. Etos kerja Pancasila berfaedah bekerja dengan integritas, disiplin, tanggung jawab, serta semangat gotong royong demi kemaslahatan bersama. Bangsa nan maju bukan hanya bangsa nan mempunyai teknologi tinggi, melainkan juga bangsa nan bisa menjaga karakter dan moralitas publiknya.

Studi Aulia dan Susanto (2020) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kewargaan dan karakter kebangsaan mempunyai pengaruh krusial terhadap integritas sosial, partisipasi demokratis, dan tanggung jawab penduduk negara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter nasional.

Pancasila juga kudu menjadi karakter kepemimpinan nasional. Pemimpin nan berbudi pekerti Pancasila tidak hanya pandai secara teknokratis, tetapi juga mempunyai empati sosial, keberanian moral, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, pertanyaan terpenting hari ini bukan lagi apakah Pancasila relevan, melainkan gimana mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kudu menjadi ruang utama pembentukan karakter Pancasila. Birokrasi dan kepemimpinan publik kudu menghadirkan keteladanan. Generasi muda kudu menjadi motor penemuan dan kebangkitan nasional. Sementara bangsa ini kudu terus membangun keberanian untuk berdikari dalam pengetahuan pengetahuan, teknologi, dan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, kebangkitan Indonesia tidak dapat dibangun hanya melalui pertumbuhan ekonomi alias pembangunan bentuk semata. Bangsa ini memerlukan fondasi moral, karakter kebangsaan, dan visi kolektif nan bisa mempersatukan seluruh komponen bangsa menuju kemajuan bersama. Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan komitmen kebangsaan untuk membangun Indonesia nan maju, berdaulat, adil, dan bermartabat. Ketika Pancasila betul-betul menjadi etos kerja, karakter kepemimpinan, dan orientasi pembangunan nasional, maka kebangkitan Indonesia bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan sebuah keniscayaan sejarah.

Kita tentu berambisi semangat kebangkitan nasional dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam tindakan, pemikiran, dan karya nyata seluruh anak bangsa demi Indonesia nan semakin maju dan berkeadaban. Semoga.