42 menit yang lalu
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, merespons rencana reshuffle besar nan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada tahun kedua masa jabatannya. Eddy bilang, reshuffle kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden.
"Pada prinsipnya, menteri itu adalah pembantu presiden. Dan presiden mempunyai kedaulatan, kewenangan prerogatif, untuk melakukan penyesuaian di dalam pemerintahannya. Apa pun, itu ada kedaulatan presiden," ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (17/9).
Eddy bilang, PAN merupakan partai pendukung Prabowo. Karenanya, PAN bakal alim atas keputusan Prabowo.
"Kita sebagai partai nan mendukung Bapak Presiden, tentu alim dan alim atas segala apa nan diputuskan oleh Bapak Presiden berasas kewenangan prerogatifnya," ungkapnya.
Sebelumnya, rencana reshuffle besar itu diungkap langsung oleh Prabowo. Menurut Prabowo jika kelak ada reshuffle, maka tujuannya untuk menemukan the right man in the right place. Selain itu mungkin lantaran nan berkepentingan tersandung masalah hukum.
"Jadi jikalau kelak ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang. Ya tentunya kita, organisasi ini, kita selalu kudu cari betul-betul the right man in the right place ya, kompetensi dan jika ada nan mungkin dia enggak cocok di tempat itu ya kita kudu tadi kita kudu bisa untuk mengganti orang nan benar. Atau dia sendiri ada masalah, ya, kita enggak bisa hindari kan," kata Prabowo dalam wawancara "Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan dan Masa Depan Indonesia" dikutip dari akun YouTube Prabowo Subianto, Rabu (16/9).
Prabowo juga merasa dua tahun adalah waktu nan cukup untuk jejeran kabinetnya menunjukkan keahlian mereka.
"Saya kira itu sesuatu nan logis ya. Iya kan? 2 tahun. Jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya," ujar Prabowo.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·