PAN Respons Budi Arie: Negara Tak Dikelola Berdasarkan Insting

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum Pemilu 2029.

Viva mengatakan setiap penduduk negara, termasuk Budi Arie, mempunyai kewenangan menyampaikan hatikecil alias dugaan mengenai kondisi politik bangsa. Namun, menurut dia, negara tidak dikelola berasas hatikecil politik.

“Menurut PAN, tentang insting, asumsi, alias penilaian penduduk negara, termasuk Pak Budi Arie, dalam mencermati kondisi politik bangsa, adalah menjadi kewenangan politik penduduk untuk bebas berbincang dan beranggapan di ruang kerakyatan dalam pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Viva saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

“Memprediksi kondisi berasas hatikecil politik tidaklah dilarang. Pak Budi Arie berupaya membangun opini publik juga boleh saja. Tetapi negara tidak dikelola berasas insting. Negara dikelola berasas konstitusi, hukum, mandat rakyat, dan beberapa parameter keahlian secara objektif dan transparan,” ujar Viva.

Menurut Viva, hatikecil politik tidak dapat disamakan dengan kebenaran konstitusi. Begitu pula spekulasi politik tidak dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan realitas politik nan sebenarnya.

“Insting politik berbeda dengan kebenaran konstitusi. Spekulasi politik berbeda dengan realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik kudu dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik,” katanya.

PAN Nilai Situasi Tak Bisa Disamakan dengan 1998

Viva juga menilai tidak tepat jika kondisi Indonesia saat ini disamakan dengan situasi pada 1998.

“Menurut PAN, tidaklah tepat berkesimpulan bahwa Indonesia sekarang sedang menuju situasi seperti 1998. Jika ada demonstrasi, keresahan ekonomi, alias ketidakpuasan publik, tidak otomatis berfaedah kita sedang berada di jalan menuju 1998,” kata Viva.

“Tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi nan berat, di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi nan sangat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” sambungnya.

Viva menilai sikap Presiden Prabowo Subianto nan terbuka terhadap kritik merupakan bagian krusial dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah tidak semestinya mengabaikan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.

“Dalam pandangan PAN, sikap Pak Presiden Prabowo nan terbuka terhadap kritik, tidak anti kritik, dan meminta kritik, adalah sikap bijak dalam kehidupan kerakyatan Indonesia. Kalau ada keresahan rakyat, pemerintah dipastikan mendengarkan. Kalau ada persoalan ekonomi, pemerintah pasti memperbaiki. Kalau ada ketidakpuasan publik, pemerintah pasti mengevaluasi,” ungkap Viva.

“Tentu ada nan sedang menghitung tentang kemungkinan politik ke depan. Tetapi pemerintah sedang menghitung gimana nilai pangan terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi bergerak, dan pembangunan berjalan,” tambahnya.

PAN: Pergantian Kekuasaan Harus Lewat Mekanisme Demokrasi

Viva menegaskan perubahan kekuasaan dalam negara kerakyatan tidak ditentukan oleh hatikecil alias prediksi seseorang. Menurutnya, pergantian kekuasaan kudu berjalan melalui sistem nan diatur dalam konstitusi dan norma serta berasas kehendak rakyat.

“Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh hatikecil siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat melalui sistem demokrasi,” kata Viva.

“Energi politik bangsa sebaiknya digunakan untuk membantu pemerintah memperbaiki keadaan, bukan untuk mempercepat spekulasi tentang pergantian kekuasaan,” pungkasnya.

Budi Arie Bicara soal ‘Percepatan’

Sebelumnya, pernyataan Budi Arie beredar melalui sebuah video di media sosial. Dalam video tersebut, Budi tampak duduk di sebelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan perubahan situasi politik sebelum Pemilu 2029.

Budi menyebut kondisi masyarakat saat ini menunjukkan sejumlah anomali nan menurutnya perlu menjadi perhatian. Ia mengaku mempunyai hatikecil bahwa dinamika politik dapat bergerak lebih sigap dari perkiraan.

“ Tetapi saya mau sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok hatikecil saya ini lebih sigap dari ’29 Pak. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita tetap ngomong pemilu ’29, pemilu ’29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” ucap Budi.

Budi kemudian menyebut kejadian sosial nan menurutnya dapat menjadi tanda terjadinya “patahan sejarah”.

Minta Maaf

Setelah video itu viral, Budi Arie menyampaikan permohonan maaf. Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan kajian pribadinya dan tidak berangkaian dengan Jokowi. Pernyataan nan dimaksud ialah soal dia menyebut pergantian kekuasaan bisa lebih sigap dari 2029.

Eks Menkop ini menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan menerima akibat nan muncul.