Pakar: Kepastian Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI Penting untuk Pengaruhi Peta Politik 2029

Jokowi Dodo (Jokowi)(Antara)

KEMUNGKINAN bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memperkuat posisi partai tersebut sekaligus memengaruhi peta persaingan politik menjelang Pemilu 2029. Namun, kepastian mengenai status dan kewenangan politik Jokowi di PSI dinilai kudu segera diumumkan agar arah konsolidasi partai menjadi lebih jelas.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan kehadiran Jokowi dapat menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan PSI dalam menghadapi kejuaraan politik nasional ke depan. “Mengingat Jokowi pengaruh itu dibutuhkan untuk membikin PSI lebih survive dalam belantika politik tanah air,” kata Agung dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Menurutnya, hingga sekarang belum adanya kepastian mengenai waktu pengumuman resmi Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai ruang mobilitas dan kewenangan nan bakal dimiliki mantan Presiden tersebut di partai berlambang gajah itu.

“Sehingga timbul pertanyaan mendasar kenapa semacam itu. Nah, saya memandang ada soal kesepakatan politik nan belum selesai di antara Pak Jokowi dengan internal PSI utamanya soal kewenangan,” ujarnya.

Agung mengatakan kejelasan posisi Jokowi krusial tidak hanya bagi PSI, tetapi juga bagi para pendukung dan relawan Jokowi nan selama ini tetap mempunyai pengaruh politik nan kuat.

“Saya kira Pak Jokowi, para pendukungnya, relawan-relawan Jokowi nan militan itu juga butuh kejelasan, agar apa? Supaya PSI memang partai nan tepat nan bisa melindungi dan memahami kebutuhan politik Pak Jokowi sehingga ke depan apa pun nan diambil sikapnya oleh PSI, memang sesuai dengan standar kerja nan dipahami Pak Jokowi ketika berpolitik,” jelasnya.

Ia kemudian membandingkan posisi sejumlah tokoh nasional nan mempunyai pengaruh besar di partai masing-masing. Menurut Agung, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempunyai otoritas penuh di partainya, sementara di Partai Demokrat terdapat pembagian kewenangan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun di Partai Gerindra, Prabowo Subianto memegang kendali utama atas partai. Karena itu, kata Agung, publik perlu mengetahui sejauh mana pengaruh nan bakal dimiliki Jokowi jika betul berasosiasi dengan PSI. “Pak Jokowi ketika masuk ke PSI, itu kewenangannya berapa persen menentukan PSI? 100%, 50% alias berapa persen? Nah, ini kan nan belum jelas,” katanya.

Selain itu, Agung menegaskan kepastian tersebut krusial bagi Jokowi untuk menentukan rumah politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Kepastian tersebut menjadi krusial agar Pak Jokowi punya kejelasan rumah politiknya pasca purna sebagai Presiden. Apakah memang PSI tetap menarik alias ada partai lain nan lebih atraktif sehingga ke depan kepentingan politik beliau dan keluarganya bisa terakomodasi dengan optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut,  Agung menilai PSI juga kudu bisa memenuhi sasaran konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. “Lain nan krusial juga adalah soal gimana PSI bisa memenuhi deadline Pak Jokowi ketika akhir 2026 kelak kepengurusan sudah terbentuk sampai tingkatan di grassroots, apakah level kelurahan alias desa ataupun sampai RT RW,” katanya.

Menurut Agung, kesiapan struktur partai menjadi aspek krusial lantaran tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai melangkah pada April 2027. Dengan support figur Jokowi dan jaringan relawannya, PSI berkesempatan meningkatkan kekuatan elektoralnya andaikan bisa membangun organisasi nan solid hingga ke tingkat bawah. (Dev/P-3)