Pakar Bicara Reshuffle untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyoroti dinamika hasil survei terhadap pemerintah, termasuk PPI nan tidak dipublikasikan. Adi menilai pemerintah bisa menjadikan hasil survei sejumlah lembaga penelitian opini publik untuk memperbaiki kinerja, salah satunya dengan kocok ulang kabinet alias reshuffle.

Adi Prayitno, kepada wartawan Kamis (6/8), menyebut hasil survei PPI nan tidak dirilis pada bulan Mei 2026 merekam kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo cukup tinggi mencapai 70 persen. Kendati demikian, dia menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan, dalam perihal ini pembantu presiden tetap di kisaran 65 persen.

Adi menangkap ada kejadian keahlian pembantu presiden dianggap belum maksimal. Karenanya, dia menilai presiden bisa mengambil opsi reshuffle kabinet untuk meningkatkan kepercayaan publik.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap keahlian pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu gimana semestinya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan info pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi mengawali pendapatnya.

Adi menyebut pemerintah pasti mempunyai info internal nan komplit mengenai capaian keahlian selama ini. Ia menilai hasil survei dari pihak luar semestinya bisa dijadikan juga sebagai perbandingan.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya info internal nan komprehensif mengenai dengan capaian keahlian mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.

"Intinya, jika hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai info pemerintah, bisa diabaikan. Dalam kerakyatan survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam memandang keahlian pemerintahan," sambungnya.

Menurutnya reshuffle bisa menjadi salah satu opsi bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia lantas mengungkit hasil survei PPI nan menemukan adanya kesenjangan hasil kepuasan publik antara Presiden Prabowo dengan pejabat pembantunya.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari info survei nan saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap keahlian Presiden Prabowo tetap cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski kudu diakui, tingkat kepuasan publik terhadap keahlian pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata dia.

Ia menilai keahlian pejabat pembantu presiden tetap belum maksimal. Di momen inilah, lanjut Adi, pergantian personel kabinet dibutuhkan.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan keahlian Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, keahlian pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," tambahnya.

Di sisi lain, Adi mengatakan perbaikan di sektor ekonomi, pemberian bansos dan support langsung dinilai juga bisa meningkatkan kepuasan publik terhadap keahlian pemerintah. Ia berambisi temuan lembaga survei menjadi bahan pertimbangan pemerintah ke depannya.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter keahlian mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja. Karena pemerintah punya perangkat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap keahlian pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu logis untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.

(dwr/gbr)