Pajak Tiket Pesawat Resmi 100% Ditanggung Pemerintah: Hingga 5 Juli!

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat nan ditanggung pemerintah untuk periode libur sekolah 2026.

Dalam PMK nan diberlakukan Purbaya sejak 22 Juni 2026 itu, PPN tiket pesawat nan ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100%. PPN DTP ini merupakan PPN nan terutang atas penyerahan jasa pikulan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

"Merupakan PPN nan terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," sebagaimana tertera dalam Pasal 2 PMK 43/2026, dikutip Rabu (24/6/2026).

Dalam PMK itu, disebutkan bahwa PPN nan terutang ditanggung pemerintah diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket nan dilakukan sejak 22 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026.

Lalu, periode penerbangan nan dilakukan sejak 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026.

Badan Usaha Angkutan Udara alias maskapai penerbangan selaku Pengusaha Kena Pajak nan menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membikin Faktur Pajak alias Dokumen Tertentu nan Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bagian perpajakan.

Adapun contoh skema PPN DTP untuk tiket pesawat ini sebagai berikut:

PT CXA merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. JK.

Tn. JK membeli Tiket pada tanggal 29 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 1 Juli 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:
1. tarif dasar (base fare) : Rp 790.000,00
2. fuel surcharge : Rp 121.600,00 3. IWJR fee : Rp 5.000,00
4. passenger service charge : Rp 119.880,00
5. Value Added Tax (VAT) : Rp 100.276,00
6. total : Rp 1.136.756,00
Berdasarkan info tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seluruhnya ditanggung pemerintah lantaran tanggal pembelian Tiket dan tanggal penerbangan memenuhi ketentuan periode pembelian Tiket dan periode penerbangan nan diberikan insentif.

Selain itu, PMK 43/2026 juga memberikan contoh PPN terutang dari tiket pesawat nan tak ditanggung pemerintah, berikut ini rinciannya:

PT QWE merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Ny. AP.

Ny. AP membeli Tiket pada tanggal 25 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 4 Juli 2026 seharga Rp1.261.756,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:
1. tarif dasar (base fare) : Rp 790.000,00
2. fuel surcharge : Rp 121.600,00 3. IWJR fee : Rp 5.000,00
4. passenger service charge : Rp 119.880,00
5. Value Added Tax (VAT) : Rp 100.276,00
6. extra baggage (include VAT) : Rp 75.000,00
7. seat selection (include VAT) : Rp 50.000,00
8. total : Rp 1.261.756,00

Berdasarkan info tersebut, PPN terutang adalah:
• PPN terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge sebesar 12% x 11/12 x (Rp790.000,00 + Rp121.600,00) = Rp100.276,00
• PPN terutang atas extra baggage sebesar 11/111 x Rp75.000,00 = Rp7.432,00
• PPN terutang atas seat selection sebesar 11/111 x Rp50.000,00 = Rp4.955,00 Total PPN terutang adalah sebesar Rp100.276,00 + Rp7.432,00 + Rp4.955,00 = Rp112.663,00.

Dari jumlah tersebut, PPN terutang nan ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

PPN terutang atas extra baggage sebesar Rp7.432,00 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan PPN terutang atas seat selection sebesar Rp4.955,00 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) merupakan PPN terutang nan dipungut kepada penerima jasa dan tidak ditanggung pemerintah.

(arj/arj)

Add