Orang Kaya Diwajibkan Beli Merah Putih Bond? Ini Penjelasan Purbaya

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang Paripurna resmi merestui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi UU oleh DPR RI.

Aturan UU P2SK ini bakal mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus, ialah Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Adapun, berita beredar bahwa, orang Indonesia dengan tabungan di atas Rp 3 miliar kudu membeli produk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Purbaya mengaku tidak mendengar tanggungjawab tersebut. Namun, dia tidak mengetahui jika ada pembaruan terbaru. Dia mengatakan presiden belum pernah mewajibkan pembelian surat utang tersebut bagi WNI dengan tabungan di atas Rp 3 miliar.

"Yang tanggungjawab itu (WNI dengan tabungan Rp 3 miliar wajib membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond)," ujarnya saat ditemui di DPR RI, Kamis (4/6/2026).

"Nggak wajib setahu saya. Tapi enggak tahu jika berubah. Setahu saya Presiden enggak pernah bilang itu wajib," sambungnya.

Kendati tidak ada tanggungjawab tersebut, Purbaya menuturkan pemerintah bakal memberikan insentif bagi pembeli Patriot alias Merah Putih Bond sehingga ini bakal sangat menarik bagi penanammodal alias pemilik modal.

"Tapi bakal diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang nan punya uang," katanya.

Sayangnya, dia tidak mengungkapkan corak insentif nan bakal diberikan. Adapun, sebelumnya, Purbaya mengatakan publikasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond diyakini bakal memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Purbaya berambisi publikasi instrumen tersebut dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapabilitas investasi Danantara. Ia memastikan publikasi surat utang unik itu tidak dilakukan secara sembarangan.

"Penerbitan surat utang unik dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan dan pengendalian akibat nan dikelola secara profesional, akuntabel dan berasas pertimbangan upaya nan sahih," katanya.

(haa/haa)

Add