Nusron Ajak Pengurus Organisasi Islam se-NTB Kebut Sertipikasi Tanah Wakaf

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berjumpa dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/4). Pada kesempatan itu, Nusron membujuk para pengurus organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf.

"Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk membujuk kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan," ujar Nusron dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Adapun sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah krusial nan dapat melindungi aset keagamaan. Menurut Nusron, tanah wakaf nan belum mempunyai sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai ekonomi tanah meningkat.

"Khawatir bakal timbul konflik. Ketika nilainya tetap rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di area strategis seperti Mandalika, potensi bentrok bakal muncul lantaran ada nilai ekonomi nan besar," jelas Nusron.

Berdasarkan info Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bagian alias sekitar 50,2% nan telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468 bagian (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bagian (2.184 bersertipikat), makam 756 bagian (299 bersertipikat), pesantren 698 bagian (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bagian (360 bersertipikat), dan akomodasi sosial lainnya 1.098 bagian (995 bersertipikat).

Lebih lanjut, Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, dia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim unik serta menjalin kerja sama nan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di NTB.

"Buat MoU sama UNU, UIN, alias Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres," tutup Nusron.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley.

(akn/ega)