Netanyahu Jadi Beban, Trump Pusing Kena Hajar Sana-sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana perdamaian 15 poin nan didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlihatkan perbedaan kepentingan di antara keduanya. Situasi ini berpotensi menjadi masalah politik bagi Trump menjelang pemilu krusial di AS dan Israel.

Axios mengutip seorang pejabat senior AS nan menyebut keputusan Netanyahu tidak terlepas dari "kebutuhan politik" sang perdana menteri menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Langkah tersebut dinilai dapat menyulitkan Trump nan tengah berupaya mempertahankan gambaran sebagai pemimpin nan membawa perdamaian, bukan perang.

"Hal ini membikin pemerintah tampak lemah dan pada dasarnya tidak mengerti situasi, lantaran apa nan kita ketahui sekarang mengenai kesulitan politik Netanyahu bukanlah perihal baru," ujar Yossi Mekelberg, rekan konsultan senior di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, sebagaimana dikutip Newsweek, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, AS tidak semestinya terus menyesuaikan kebijakannya demi membantu Netanyahu menghadapi pemilu.

Rencana Trump nan diumumkan pada 30 Juli tersebut disebut sebagai "terobosan bersejarah" oleh Dewan Perdamaian. Proposal itu mengatur penghentian perang, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta pengalihan pemerintahan Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza nan beranggotakan para mahir independen Palestina.

Hamas sebelumnya menyatakan telah membubarkan pemerintahannya dan bersedia menyerahkan kekuasaan serta melucuti senjata. Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan kelompoknya tetap "berkomitmen pada peta jalan nan disepakati berbareng para mediator dan perwakilan BOP di Kairo sepuluh hari nan lalu."

Naim juga mendesak mediator dan AS menekan Netanyahu agar menjalankan kesepakatan. "Kami berambisi para mediator dan pihak penjamin dari Amerika Serikat memberikan tekanan kepada Netanyahu dan pemerintahannya agar dia mematuhi peta jalan tersebut," katanya.

Namun, Netanyahu menegaskan Israel tidak bakal menarik pasukan sebelum Hamas betul-betul dilucuti. "IDF tidak bakal melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas dilucuti senjatanya," kata Netanyahu, seraya mengakui bahwa pemerintahannya tetap membahas sejumlah pendapat dengan Washington.

Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov mengatakan Hamas telah menyetujui penghentian operasi militer, persenjataan kembali, pelatihan, dan keberadaan pasukan bersenjata. Ia menegaskan proses pelucutan senjata juga mencakup senjata perorangan seperti senapan Kalashnikov dan dirancang melalui sistem nan dapat diverifikasi serta dihentikan jika diperlukan.

Di dalam negeri AS, persoalan ini menjadi makin sensitif. Survei Pew Research Center pada Juli menunjukkan pandangan negatif terhadap Israel meningkat dari 43% pada 2022 menjadi 62% tahun ini, sementara tingkat kepercayaan terhadap Netanyahu juga turun menjadi 27% pada Maret dari 32% setahun sebelumnya.

Perubahan sikap itu tidak hanya datang dari kubu Demokrat. Sejumlah pendukung aktivitas MAGA dan tokoh konservatif juga semakin kritis terhadap kebijakan Timur Tengah Trump.

"Ketika Trump diserang baik oleh kubu MAGA maupun golongan progresif, perihal ini mungkin bakal berakibat pada perolehan bunyi dalam pemilu," ujar Mekelberg.

Kondisi tersebut menempatkan Trump dalam posisi sulit. Shalom Lipner, non-resident senior fellow di Atlantic Council, menilai kekhawatiran Netanyahu terutama berangkaian dengan potensi terbatasnya keleluasaan Israel dalam menghadapi ancaman keamanan. Menurutnya, jika kebuntuan Gaza berlanjut, perbedaan kepentingan antara Trump dan Netanyahu berpotensi berkembang menjadi konfrontasi terbuka.

(tfa/luc) [Gambas:Video CNBC]