Negara Tetangga RI 'Ngamuk' Gara-gara Rudal

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia mengecam keras keputusan Pemerintah Norwegia nan secara sepihak membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut meskipun pembayaran perjanjian sudah mencapai 95%. Langkah Oslo tersebut dinilai merugikan Malaysia nan tengah melakukan modernisasi armada tempur lautnya.

Melansir Arab News, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keberatan tersebut secara langsung melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Ia menegaskan bahwa Malaysia telah memenuhi nyaris seluruh tanggungjawab finansial dalam kesepakatan nan telah ditandatangani sejak tahun 2018 tersebut.

"Malaysia telah menghormati setiap tanggungjawab dalam perjanjian ini sejak tahun 2018: secara cermat, setia, dan tanpa keraguan. Norwegia, nampaknya, tidak merasa terpaksa untuk memberikan kesantunan dan demonstrasi itikad baik nan sama kepada kami," ujarnya dilansir Arab News, Kamis (14/5/2026).

Pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa biaya nan telah disetorkan pemerintah kepada pihak pemasok sudah nyaris menyentuh nomor final dari total nilai kontrak. Namun, saat proses pengadaan mendekati tahap akhir pada Maret lalu, otoritas Norwegia mendadak memblokir pengiriman komponen dan peluncur rudal tersebut.

"Kontrak nan ditandatangani adalah instrumen nan sakral. Itu bukan konfetis nan bisa dihamburkan dengan langkah nan begitu serampangan. Jika pemasok pertahanan Eropa berkuasa untuk mengingkari perjanjian tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis bakal lenyap begitu saja," tegasnya.

Sistem rudal anti-kapal Naval Strike Missile (NSM) buatan Kongsberg Defence & Aerospace AS itu sedianya bakal digunakan untuk melengkapi kelas baru kapal tempur pesisir (littoral combat ships) milik angkatan laut Malaysia. Anwar menilai pembatalan ini tidak hanya mengganggu kesiapan operasional militer Malaysia, tetapi juga berakibat pada keseimbangan stabilitas keamanan di kawasan.

"Tindakan ini tidak diragukan lagi bakal membawa akibat nan lebih luas bagi keseimbangan regional," lanjut Anwar.

Saat ini, Pemerintah Malaysia mulai meninjau beragam opsi langkah norma untuk merespons kegagalan pengiriman rudal tersebut. Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin menyatakan bahwa pemerintah tengah mempelajari kemungkinan pengajuan klaim kompensasi atas biaya besar nan telah dibayarkan oleh negara.

(hoi/hoi)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]