Negara Masih Punya Utang Subsidi & Kompensasi BBM-LPG Rp 166 T ke Pertamina

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menyampaikan total nilai realisasi subsidi dan kompensasi per 6 Agustus 2026 mencapai Rp 236,98 triliun. Pada periode tersebut, total piutang subsidi dan biaya kompensasi sebesar Rp 166,84 triliun.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Mega Satria mengatakan nilai Rp 236,98 triliun dari Rp 76,58 triliun untuk subsidi dan biaya kompensasi Rp 160,4 triliun. Dari total tersebut, Kementerian Keuangan telah membayarkan Rp 141,53 triliun hingga 6 Agustus 2026, termasuk pembayaran carryover piutang 2025 sebesar Rp 17,03 triliun.

"Sepanjang sampai dengan awal Agustus 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 63,49 triliun untuk subsidi dan melakukan pembayaran piutang biaya kompensasi sebesar Rp 61,3 triliun," ujar Satria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Satria menjelaskan berasas penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2025 serta pembayaran nan berjalan, tercatat sisa piutang subsidi tetap tersisa Rp 24,4 triliun. Sementara itu, untuk piutang biaya kompensasi nilainya jauh lebih besar, ialah mencapai Rp 142,44 triliun.

"(Sehingga) total saldo piutang di Rp 166,84 triliun," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat pembayaran subsidi dan kompensasi hingga semester I-2026 mencapai Rp 233 triliun. Realisasi itu setara dengan 52,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan melonjak 44,4% secara tahunan (year on year/yoy).

Purbaya mengatakan adanya peningkatan subsidi dan kompensasi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika nilai daya global. Dia merinci realisasi tersebut terdiri dari subsidi Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun.

"Realisasi subsidi dan kompensasi semester I-2026 menunjukkan peningkatan duit signifikan sebesar 44,4% andaikan dibandingkan dengan realisasi di periode nan sama 2025 sebesar Rp 161,4 triliun," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

(rea/ara)