Negara Kacau Balau-Tuntut Presiden Mundur, AS Siap "Cawe-Cawe"

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menunjukkan support terbuka kepada Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, di tengah gelombang demonstrasi antipemerintah nan terus meluas di negara Amerika Selatan tersebut. Washington apalagi mengindikasikan bahwa tindakan protes nan berjalan selama beberapa pekan terakhir dapat dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan nan sah.

Sikap tersebut disampaikan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, melalui media sosial. Dalam pernyataannya, Hegseth menegaskan bahwa militer Amerika Serikat menolak segala corak upaya menggulingkan pemerintahan Paz.

Pernyataan itu menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintahan Trump berencana mempertahankan peran aktifnya dalam rumor politik dan keamanan di area Amerika Latin.

Ia kemudian mengaitkan para demonstran dengan golongan nan disebut Washington sebagai narko-teroris, istilah nan digunakan pemerintahan Trump untuk menyebut jaringan perdagangan narkotika.

"Amerika Serikat sedang mengawasi. Bolivia tidak boleh membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap status quo lama kekuasaan narkoterorisme di area ini," tulis Hegseth, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Adapun sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa kedudukan keduanya pada 2025, Trump telah mengusung kebijakan luar negeri nan lebih ekspansif terhadap area Amerika Latin. Pemerintahannya secara terbuka menyebut seluruh Belahan Barat sebagai wilayah nan berada dalam lingkup kepentingan keamanan Amerika Serikat.

Pada Januari lalu, United States Department of State menulis dalam unggahan media sosial: "Ini adalah bagian bumi KITA, dan Presiden Trump tidak bakal membiarkan keamanan kita terancam."

Pemerintahan Trump juga telah menetapkan sejumlah jaringan pidana di Amerika Latin sebagai organisasi teroris.

Awal tahun ini, Trump meluncurkan inisiatif keamanan berjulukan Americas Counter Cartel Coalition alias A3C nan berada di bawah payung program Shield of the Americas.

Program tersebut bermaksud mempertemukan pemerintahan-pemerintahan sayap kanan di area untuk bekerja sama dalam rumor keamanan, pemberantasan kejahatan, dan perdagangan narkoba.

Rodrigo Paz termasuk salah satu pemimpin nan menghadiri pertemuan perdana A3C pada Maret lalu.

Di dalam negeri, pemerintahan Paz menghadapi tantangan besar sejak awal masa jabatannya. Paz terpilih dalam putaran kedua pemilihan presiden Bolivia pada Oktober tahun lalu, mengakhiri nyaris dua dasawarsa kekuasaan partai Movement for Socialism alias MAS.

Salah satu langkah awal pemerintahannya adalah memulihkan hubungan dengan AS nan terputus sejak 2008. Hubungan kedua negara memburuk pada masa lampau akibat perselisihan mengenai kebijakan antinarkotika Washington nan garang serta beragam rumor politik lainnya.

Bolivia sendiri merupakan produsen koka terbesar ketiga di dunia. Tanaman koka merupakan bahan baku utama kokain, tetapi juga mempunyai kegunaan tradisional dalam pengobatan dan ritual masyarakat Andes.

Karena itu, serikat petani koka tetap menjadi kekuatan politik nan sangat berpengaruh di Bolivia. Namun sejumlah kebijakan awal Paz justru memicu kekhawatiran golongan tersebut.

Pada Mei lalu, pemerintah terpaksa mencabut undang-undang reforma agraria berjulukan Ley 1720 setelah petani cemas patokan itu bakal memungkinkan lahan mini mereka dikonsolidasikan menjadi kepemilikan nan lebih besar.

Keputusan Paz menghapus subsidi bahan bakar juga memicu kemarahan publik. Kebijakan tersebut menyebabkan nilai bensin melonjak di tengah kondisi ekonomi Bolivia nan sudah mengalami tekanan selama bertahun-tahun.

Negara itu menghadapi penurunan persediaan devisa, sementara ekspor gas alam, salah satu komoditas utama Bolivia, terus menurun.

Demonstrasi Meluas, Jalanan Lumpuh

Sejak Mei, tindakan protes berjalan nyaris setiap hari di beragam wilayah Bolivia. Para demonstran memblokade jalan raya, melumpuhkan transportasi, dan beberapa kali berantem dengan abdi negara keamanan.

Sebagian peserta tindakan apalagi secara terbuka menuntut Rodrigo Paz mengundurkan diri dari jabatannya. Namun pemerintah menolak kemungkinan tersebut.

Menghadapi tekanan nan semakin besar, Paz melakukan perombakan kabinet dan mengumumkan pemotongan penghasilan dirinya sebesar 50%. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meredakan kemarahan masyarakat.

Pada 27 Mei, parlemen Bolivia memberikan lampu hijau kepada militer untuk diterjunkan menghadapi para demonstran dan membubarkan blokade jalan. Meski demikian, tindakan protes tidak mereda dan terus berjalan hingga kini.

(luc/luc)

Add