Negara Ini Mau Batasi Jumlah Penduduk, Kenapa?

2 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara kaya Swiss bakal mempertimbangkan pembatasan masyarakat melalui referendum pada pekan ini. Dalam pemungutan bunyi tersebut, warganya diminta memutuskan mengenai rencana pembatasan maksimal 10 juta jiwa serta kebijakan imigrasi nan ketat. Langkah tersebut bermaksud untuk mengendalikan laju pertumbuhan populasi nan dinilai semakin membebani beragam sektor domestik.

Referendum nan bakal digelar pada Minggu 14 Juni 2026 ini dilakukan setelah populasi negara tersebut meningkat 10% dalam 10 tahun hingga akhir 2025. Jumlah masyarakat negara itu mencapai lebih dari 9,1 juta jiwa.

Untuk pertama kalinya, negara ini mempunyai lebih banyak masyarakat berumur di atas 65 tahun dibandingkan penduduk nan berumur di bawah 20 tahun. Migrasi bersih dan nomor kelahiran turun tahun lalu.

Seperti diketahui, pajak nan relatif rendah telah membantu menjadikan Swiss sebagai rumah bagi konglomerasi dunia seperti raksasa peralatan konsumsi Nestle, perusahaan farmasi besar Novartis, hingga perusahaan multinasional lainnya di bagian keuangan, peralatan mewah, dan teknologi.

Swiss mempunyai salah satu konsentrasi miliarder tertinggi di bumi dan tingkat PDB per kapita nan jauh lebih kuat dibandingkan banyak negara maju lainnya.

Berdasarkan info resmi, pada akhir tahun 2024, 41% masyarakat mempunyai latar belakang migrasi, alias para imigran dan anak-anak mereka nan lahir di Swiss. Selain itu, info juga menunjukkan bahwa 32,5% masyarakat tetap negara tersebut adalah imigran generasi pertama.

Diperkirakan 1,4 juta penduduk negara Uni Eropa tinggal di Swiss, nan mencakup sekitar 16% dari populasi negara tersebut. Selain itu, 340.000 penduduk negara UE menyeberangi perbatasan setiap hari untuk bekerja di sana.

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 52% responden bakal menolak pemisah populasi, sementara 45% mendukungnya.

Sistem imigrasi bakal diperketat jika populasi melampaui 9,5 juta pada titik mana pun dalam 24 tahun ke depan, dengan program suaka dan reunifikasi family menjadi nan pertama menghadapi pemotongan.

Inisiatif kebebasan bergerak Swiss dengan Uni Eropa juga berpotensi berakhir, jika populasi melampaui periode pemisah 10 juta.

Padahal, Swiss merupakan bagian dari area perjalanan Schengen tanpa batas, berbareng dengan banyak negara ekonomi besar Uni Eropa. Blok tersebut dan negara ini juga mempunyai perjanjian untuk memungkinkan pergerakan bebas penduduk negara masing-masing, sehingga mereka dapat tinggal dan bekerja di wilayah satu sama lain, asalkan mereka mempunyai pekerjaan alias sumber pendapatan lain.

Partai sayap kanan Swiss People's Party (SVP) menjadi motor utama di kembali inisiatif pembatasan populasi tersebut. Anggota parlemen Piero Marchesi mengatakan, pertumbuhan populasi telah menimbulkan masalah bagi jasa publik, upah, nilai sewa, pendidikan, dan pasar tenaga kerja.

SVP menyebut, meskipun pembatasan diterapkan, Swiss tetap dapat menerima sekitar 40 ribu pendatang baru setiap tahun.

Sementara perusahaan-perusahaan nan berkantor pusat di Swiss beranggapan bahwa pembatasan imigrasi nan signifikan bakal merusak daya saing negara tersebut dan membebani perekonomiannya nan sedang terpuruk, nan telah menghadapi pertumbuhan nan lamban, mata duit nan melonjak, disinflasi, dan rezim tarif Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Swiss sendiri tengah menghadapi tantangan berupa perlambatan ekonomi, penguatan mata duit franc Swiss, tekanan disinflasi, serta akibat kebijakan tarif Amerika Serikat.

Organisasi upaya Economiesuisse nan mewakili sekitar 100 ribu perusahaan anggota, termasuk perusahaan teknologi dan farmasi besar, secara terbuka menolak usulan pembatasan populasi.

Kepala Ekonom Rudolf Minsch mengatakan bahwa kemakmuran Swiss berjuntai pada keterbukaan, inovasi, dan hubungan ekonomi nan kuat dengan Eropa.

"Kami memahami bahwa kekhawatiran mengenai perumahan, infrastruktur, dan pertumbuhan masyarakat kudu ditanggapi dengan serius, dan tantangan-tantangan ini memerlukan solusi politik nan pragmatis," ujarnya dalam keterangan tertulus, mengutip CNBC Internasional, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, pembatasan imigrasi nan kaku bukanlah jawaban nan tepat, terutama jika perihal itu berisiko merusak perjanjian bilateral dengan Uni Eropa, nan sangat krusial bagi perekonomian Swiss.

Apalagi, Minsch menambahkan bahwa Swiss sangat berjuntai pada tenaga kerja asing nan sangat terampil, terutama di sektor-sektor seperti farmasi, teknologi, dan perawatan kesehatan.

"Pembatasan imigrasi nan ketat bakal melemahkan inovasi, pertumbuhan, dan daya saing, sekaligus mempersulit perusahaan untuk menarik talenta internasional," katanya.

Sedangkan CEO Nestle Philipp Navratil Carolin Roth menyebut, begara ini sangat menarik bagi penanammodal asing. Sehingga, krusial bagi Swiss agar kondisinya tetap terjaga.

"Kita tidak boleh menganggap perihal ini sebagai sesuatu nan biasa; ini tercipta berkah kerja keras nan luar biasa dan kemauan untuk mendorong reformasi," ujarnya dalam CNBC di Swiss Economic Forum pekan lalu.

Ia mengatakan perusahaannya mempunyai sembilan pabrik dan tiga pusat penelitian di negara tersebut, serta sebagian besar aktivitas penelitian dan pengembangan tetap dilakukan di Swiss. Operasional tersebut telah berjalan selama 160 tahun.

"Keandalan ada di Swiss, lantaran kualitas ada di Swiss, lantaran talenta ada di Swiss, lantaran Swiss telah menciptakan dan menetapkan kerangka kerja nan sangat menarik bagi perusahaan global," tambahnya.

Pada konvensi nan sama, CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan bahwa dia cemas tentang inisiatif-inisiatif ekstrem. Sebab, Swiss mempunyai 30% masyarakat kelahiran asing, nyaris sama dengan Australia, dua kali lipat dari Jerman.

"Dan perihal itu menimbulkan frustrasi tertentu di dalam masyarakat. Namun, itu bukanlah langkah untuk menyelesaikan masalah," imbuhnya.

UBS merupakan salah satu pemberi kerja terbesar di Swiss, dengan sekitar 33.500 karyawannya nan berbasis di negara tersebut.

Seorang guru besar ekonomi di Nova School of Business and Economics, Portugal, Joao B. Duarte, mengatakan bahwa pembatasan jumlah masyarakat dapat merusak kredibilitas Swiss dalam beragam hal.

"Jika perusahaan meyakini bahwa akses terhadap tenaga kerja Eropa mungkin menjadi lebih tidak pasti, keputusan investasi dapat berubah jauh sebelum pemisah norma tercapai," ujarnya kepada CNBC melalui email.

Menurut Duarte, keluarnya Inggris dari Uni Eropa dapat menjadi pengingat. Penghentian kebebasan bergerak tidak menciptakan transisi nan mulus menuju kemandirian tenaga kerja domestik. Hal itu justru menimbulkan kekurangan tenaga kerja, halangan perekrutan, dan biaya nan lebih tinggi di sektor-sektor nan sebelumnya berjuntai pada pekerja Uni Eropa nan fleksibel.

Dia menambahkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra jual beli utama Swiss, dan kebebasan bergerak mengenai erat dengan kerangka kerja bilateral nan lebih luas nan memberikan perusahaan-perusahaan Swiss akses spesial ke pasar-pasar Eropa.

"Jika hasil pemungutan bunyi 'ya' pada akhirnya memaksa Swiss untuk mengakhiri perjanjian kebebasan bergerak, ketegangan tersebut tidak bakal terbatas pada kebijakan migrasi saja. Hal itu berpotensi merembet ke seluruh hubungan ekonomi antara Swiss dan Uni Eropa," tutupnya.

(fsd/fsd)

Add