BEM dan Mahasiswa Unair Aksi di Grahadi Surabaya Besok

Surabaya, CNN Indonesia --

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair nan menyebut diri Kssatria Airlangga bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6) besok. Aksi tersebut rencananya berjalan mulai pukul 14.00 WIB.

Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan tindakan besok merupakan inisiasi mahasiswa Unair untuk mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional nan dinilai tidak efektif dan membebani APBN.

Rizqi menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam tindakan tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama nan menjadi konsentrasi aksi.

"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma jika untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu nan menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi, Selasa (16/6).

Tuntutan lain yakni percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Kemudian menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada kegunaan pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

BEM Unair juga mendesak negara dan abdi negara menghentikan segala corak tindakan represif abdi negara terhadap masyarakat sipil. Serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

Kemudian Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala corak represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Rizqi memperkirakan ratusan mahasiswa Unair bakal turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa kampus lain berasosiasi dalam tindakan tersebut.

"Insyaallah kelak ada 400 sampai 500 nan bakal datang dari teman-teman Unair. Cuma kelak barangkali ada kampus lain nan bakal berasosiasi juga, kami sangat terbuka," ujarnya.

Rizqi menjelaskan argumen pemilihan Gedung Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak ditujukan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai corak edukasi kepada masyarakat luas agar peduli soal keadaan sosial, politik dan ekonomi nan sedang melanda Indonesia saat ini.

"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa kelak bakal ada pejabat nan turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," ucapnya.

"Kami tidak mengincar itu, tapi kami mengincar bahwasanya kelak masyarakat Surabaya bakal tahu dan bakal lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan kelak bakal berkapak kepada masyarakat kecil," tambahnya.

Berikut 16 poin tuntutan komplit BEM Unair:

1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada kegunaan pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus publikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tiruan nan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif nan merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem nan telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta pertimbangan total terhadap keahlian pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan skill moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala corak tindakan represif abdi negara terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan akomodasi kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik pemanfaatan pekerja serta segala corak diskriminasi kelamin di bumi kerja.
16. Menghentikan segala corak represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

(frd/sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]