Negara Ini Gelar Referendum Populasi, Jumlah Orang Dibatasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Swiss bakal memulai referendum pada Minggu (14/6/2026). Referendum ini untuk menentukan apakah masyarakat Swiss setuju bahwa populasi masyarakat maksimal negara tersebut adalah 10 juta jiwa.

Referendum pembatasan populasi negara tersebut disamakan dengan momen Brexit di Inggris lantaran dapat mempunyai akibat luas bagi perekonomian, imigrasi, dan hubungan Swiss dengan Uni Eropa.

Partai Rakyat Swiss (SVP) nan merupakan sayap kanan mengusulkan perubahan konstitusional nan mewajibkan populasi tidak boleh melampaui 10 juta jiwa pada 2050. Proyeksi resmi menunjukkan bahwa nomor itu bisa tercapai pada awal 2040-an.

Usulan tersebut diajukan lantaran didorong kekhawatiran Swiss mengenai imigrasi, tekanan pada jasa publik dan perumahan.

Reuters menyebut rencana dan skema patokan pembatasan populasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, upaya ini melangkah beriringan dengan perkembangan politik sayap kanan di Eropa.

Bahkan, golongan sayap kanan di Eropa juga berupaya menetapkan pembatasan nan lebih ketat terhadap imigrasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan tentang biaya hidup, pertumbuhan ekonomi nan lemah, dan kejahatan.

"Jika melampaui 10 juta, bakal terjadi krisis, dan imigrasi kudu dibatasi," kata Helen Gulea, seorang penjahit asal Kenya nan berumur 58 tahun dan pekerja gerai paruh waktu di Zurich. Ia memberikan bunyi melalui pos untuk pembatasan tersebut.

Hasil pemungutan bunyi diperkirakan bakal mulai masuk pada Minggu (14/6/2026) tengah hari waktu setempat alias sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

Jika pengajuan tersebut disetujui referendum, perihal itu bisa jadi membikin Swiss membatalkan perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja dengan Uni Eropa. Selama ini Uni Eropa memasok sebagian besar tenaga kerja ke negara itu.

Lebih jauh, Reuters menyebut populasi Swiss saat ini didominasi oleh golongan masyarakat tua nan sudah melampaui 9 juta jiwa dan jajak pendapat menunjukkan opini publik condong seimbang.

Survey terakhir menunjukkan opini publik condong menentang pengajuan pembatasan tersebut. Padahal sebelumnya survey menunjukkan pengajuan itu didukung oleh warga.

Patrick Leisibach, seorang mahir migrasi di lembaga think-tank Avenir Suisse, mengatakan kekhawatiran sekarang meluas bahwa kepadatan masyarakat nan berlebihan telah membebani prasarana publik hingga batasnya.

"Ada bunyi anti-imigrasi tradisional di sayap kanan, tetapi akhir-akhir ini apalagi banyak di sayap kiri pun merasakan tekanan," katanya.

Para pemilih di Swiss sering menolak langkah-langkah nan dianggap merugikan kepentingan ekonomi jangka panjang, tetapi kecenderungan itu kurang dapat diprediksi.

Pada 2014, para pemilih menentang ekspektasi dengan meloloskan proposal nan didukung SVP untuk membatasi imigrasi Uni Eropa dengan selisih bunyi nan tipis. Namun, dampaknya kemudian berkurang dalam proses legislatif.

Namun beberapa tokoh SVP mengatakan proposal ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan kebebasan bergerak masyarakat, tetapi berfaedah sebagai peringatan.

"Saya tidak mau kebebasan bergerak diakhiri," kata Heinz Taennler, seorang politisi SVP dan kepala finansial kanton Zug. "Satu juta orang lagi tetap dapat berimigrasi ke Swiss, tetapi pemerintah perlu mengambil tindakan."

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]