Negara Chaos Tertekan Krisis, Presiden Ini Reshuffle Kabinetnya

3 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan rencana perombakan kabinet di tengah gelombang protes besar nan terus mengguncang negara Amerika Selatan tersebut. Langkah itu diambil ketika tekanan terhadap pemerintah makin kuat dan tuntutan agar dirinya mundur dari kedudukan terus bermunculan setelah berminggu-minggu demonstrasi meluas terjadi di beragam wilayah.

Dalam konvensi pers pada Rabu (20/5/2026) waktu setempat, Paz mengakui pemerintahannya perlu melakukan perubahan agar lebih bisa merespons keresahan masyarakat.

"Kami perlu menata ulang kabinet nan kudu bisa mendengar," kata Paz, dilansir Al Jazeera.

Sejak mulai menjabat pada November lalu, Paz menghadapi penolakan keras terhadap kebijakan restrukturisasi ekonomi nan dia dorong, termasuk pemangkasan subsidi bahan bakar nan memicu kontroversi luas. Bolivia sendiri saat ini disebut tengah menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Kebijakan ekonomi berbasis pasar bebas nan diusung Paz memicu kemarahan golongan masyarakat luas. Ribuan petani, buruh, pekerja tambang, hingga pembimbing turun ke jalan untuk memprotes reformasi pemerintah.

Gelombang demonstrasi juga menandai perubahan besar arah politik Bolivia setelah pelantikan Paz mengakhiri nyaris dua dasawarsa pemerintahan kubu Movement for Socialism (MAS), golongan sosialis nan sebelumnya mendominasi politik negara itu.

Kerusuhan pun kembali pecah di ibu kota La Paz awal pekan ini ketika polisi antihuru-hara berantem dengan demonstran. Situasi keamanan di sejumlah titik dilaporkan memanas akibat blokade jalan dan tindakan massa nan terus berlangsung.

Meski mengakui adanya keresahan publik, pemerintah Paz justru menilai aksi-aksi tersebut rawan dan menakut-nakuti demokrasi.

Menteri Luar Negeri Bolivia Fernando Aramayo mengatakan pada hari nan sama bahwa demonstrasi massal dan pemblokiran jalan bermaksud mengguncang stabilitas negara.

Ia menyebut tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengacaukan situasi nasional dan "mengganggu tatanan demokrasi".

Di tengah meningkatnya ketegangan, mantan Presiden Bolivia Evo Morales ikut memberikan support terhadap aktivitas protes. Morales, tokoh kiri nan tetap mempunyai pengaruh besar dalam politik Bolivia, disebut berada di belakang sebagian kekuatan oposisi terhadap pemerintah saat ini.

Pemerintah Paz menuduh Morales ikut memicu kerusuhan dan memperkeruh keadaan politik nasional. Morales sendiri saat ini menghadapi tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap dirinya.

Namun para pendukung Morales menilai kasus tersebut bermuatan politik dan merupakan upaya sistematis untuk menyingkirkannya dari panggung politik Bolivia.

Situasi di Bolivia juga mulai menarik perhatian internasional. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan support terhadap Rodrigo Paz. Kemenangan Paz sebelumnya memang dipandang sebagai bagian dari gelombang pergeseran politik ke kanan di area Amerika Latin.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington berdiri di belakang pemerintahan Bolivia saat ini.

"Jangan ada kesalahpahaman. Amerika Serikat berdiri penuh mendukung pemerintahan konstitusional Bolivia nan sah," kata Rubio melalui unggahan media sosial pada Rabu.

"Kami tidak bakal membiarkan para pidana dan pengedar narkoba menggulingkan pemimpin nan dipilih secara demokratis di bagian bumi ini," lanjutnya.

Ketegangan diplomatik juga melebar ke Kolombia. Rodrigo Paz melontarkan kritik keras terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro, nan selama ini dikenal kerap berbeda dengan pemerintahan kanan di area Amerika Latin.

Pemicunya adalah pernyataan Petro nan menyebut tindakan demonstrasi di Bolivia sebagai sebuah "pemberontakan rakyat".

Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Bolivia mengusir duta besar Kolombia nan kemudian dibalas serupa oleh pihak Bogota.

(luc/luc)

Add