Nasib Destry dan Aida Ditentukan Hari Ini, DPR Bakal Umumkan Hasil Seleksi

Komisi XI DPR bakal mengumumkan hasil uji kepantasan dan kepatutan calon ketua Bank Indonesia (BI) pada Kamis (27/8). Pengumuman tersebut dilakukan setelah DPR menyelesaikan rangkaian fit and proper test terhadap calon Gubernur BI dan Deputi Gubernur Senior BI.

Pada Rabu (26/8), Komisi XI telah menguji dua kandidat, ialah Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI.

Rangkaian seleksi bersambung hari ini dengan uji kepantasan terhadap dua kandidat Deputi Gubernur BI, ialah Solikhin M. Juhro dan Anwar Bashori. Salah satu dari keduanya bakal menggantikan posisi Aida S. Budiman.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengatakan hasil seleksi calon Deputi Gubernur BI bakal diumumkan berbarengan dengan agenda fit and proper test Solikhin dan Anwar.

Penetapan hasil seleksi ketua BI melalui rapat paripurna dijadwalkan pada 1 September 2026.

“Pengumumannya besok sore bareng sama deputi gubernur. Untuk Paripurna BI tanggal 1 September. Kalau OJK besok paripurna,” kata Harris kepada wartawan di Komplekd Parlemen RI, Rabu (26/8).

Visi dan Misi Destry Damayanti

Dalam uji kepantasan dan kepatutan, Destry memaparkan visi dan arah kebijakan nan bakal dibawanya andaikan dipercaya menjadi Gubernur BI. Ia menyebut pendapat tersebut merupakan kelanjutan dari pemahaman dan pengalaman selama menjalankan tugas sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.

Jika mendapat amanah sebagai Gubernur BI, Destry membawa visi menjadikan bank sentral sebagai lembaga nan tetap relevan menghadapi perubahan, andal dalam menjaga stabilitas, sekaligus bisa mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Visi tersebut diterjemahkan melalui tiga misi. Pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sinergi dengan beragam pemangku kepentingan melalui konsep sinergi merah putih.

Untuk menjalankannya, Destry menyiapkan lima inisiatif strategis. Kelimanya meliputi penguatan bauran kebijakan BI, kebijakan lampau lintas devisa, penguatan inklusi dan finansial berkelanjutan, tata kelola kelembagaan berbasis inovasi, serta penguatan sinergi merah putih.

Di bagian moneter, stabilitas rupiah tetap menjadi perhatian utama. Destry mau stabilisasi nilai tukar dilakukan melalui intervensi nan lebih terukur, sembari mengoptimalkan operasi moneter agar transmisi kebijakan melangkah semakin efektif.

Sementara pada sektor makroprudensial, instrumen nan tersedia bakal dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan finansial nan aman, efisien, serta inklusif.

Meski mendorong digitalisasi, Destry menegaskan kebutuhan masyarakat terhadap duit tunai tetap kudu dipenuhi. “Bank Indonesia bakal tetap memastikan kesiapan rupiah nan berbobot dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk wilayah 3T,” katanya.

BI juga bakal memperkuat peran 46 instansi perwakilan dalam negeri sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Peran tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi kerakyatan.

Bagi Destry, sinergi menjadi salah satu kunci dalam menjalankan seluruh agenda tersebut. Menurutnya, keberhasilan bank sentral tidak hanya ditentukan oleh keahlian bekerja secara mandiri, tetapi juga oleh keahlian membangun kerjasama dengan beragam pihak.

Ia kemudian menutup pemaparan dengan prinsip 3I dan 1S, ialah kebijakan nan impactful, inklusif, dan integrasi nan diwujudkan melalui sinergi.

Aida S. Budiman Ingin BI Lebih Adaptif dan Akseleratif

Jika dipercaya menjadi Deputi Gubernur Senior BI, Aida menawarkan pendekatan bank sentral nan adaptif, inovatif, dan akseleratif.

Sifat adaptif dibutuhkan lantaran perubahan ekonomi berjalan cepat. Inovasi diperlukan agar kebijakan dapat disiapkan sebelum tantangan berkembang semakin besar. Sementara percepatan diperlukan agar kebijakan nan telah mempunyai sasaran dan tahapan dapat dilaksanakan lebih cepat.

“Visinya tetap tetap, ialah menjadi bank sentral terbaik di Emerging Economist, dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan dan inklusif,” kata Aida.

Dalam pemaparannya, Aida merancang delapan misi alias program kerja. Salah satu nan dinilai kudu segera menjadi prioritas adalah penguatan sinergi kebijakan nasional dan BI dengan komunikasi nan efektif.

Program tersebut mencakup sinergi fiskal-moneter, stabilitas inflasi dan harga, pembiayaan serta KSSK, perbaikan struktur ekonomi, hingga pembentukan persepsi positif terhadap kebijakan.

Menurut Aida, fiskal dan moneter merupakan dua motor utama perekonomian. Karena itu, dugaan dalam penyusunan APBN perlu disinergikan dengan otoritas moneter agar respons kebijakan dapat dilakukan secara tepat.

Ia menilai perbedaan arah kebijakan fiskal dan moneter bukan persoalan selama keduanya mempunyai tujuan nan sama, ialah menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Tapi nan krusial adalah tujuannya sama, tadi menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi alias apalagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat fiskalnya bisa kudu konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi,” tuturnya.

Selain sinergi kebijakan, komunikasi menjadi komponen krusial untuk membangun kepercayaan pasar. Menurut Aida, pemahaman pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah dan BI dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong aliran modal ke Indonesia.

Tujuh program lainnya meliputi penguatan kalibrasi bauran kebijakan BI, reformasi data, pengembangan sumber pembiayaan di luar perbankan, penguatan kebijakan pasar duit dan kurs asing, sistem pembayaran inovatif, penguatan UMKM, serta kebijakan kelembagaan.

Dalam agenda reformasi data, Aida menekankan perlunya penyesuaian dengan arsitektur info global. Data nan lebih terstruktur dan dapat dimanfaatkan dalam kajian digital dinilai bakal memperkuat kegunaan pengawasan alias surveillance BI.

Data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan devisa sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar.

Dari sisi pembiayaan, Aida mendorong Indonesia agar tidak terlalu berjuntai pada sumber pembiayaan perbankan. Pendalaman pasar duit dan pengembangan instrumen baru menjadi salah satu konsentrasi nan ditawarkan.

Ia juga mengusulkan optimasi platform Investor Relations Unit alias IRU-RIRU-GIRU nan telah dimiliki BI berbareng Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Platform tersebut dapat digunakan untuk mempertemukan proyek strategis di wilayah dengan sumber pembiayaan.

Untuk pasar kurs asing, Aida menyoroti perlunya diversifikasi penggunaan mata uang. Ia menyebut sekitar 80 persen-90 persen transaksi tetap menggunakan dolar AS, sementara kerja sama penggunaan mata duit lokal telah dilakukan dengan enam negara.

Aida menegaskan kebijakan tersebut bukan bermaksud melakukan dedolarisasi. Fokusnya adalah meningkatkan penggunaan mata duit lokal dalam transaksi antarnegara.

Pada sistem pembayaran, penemuan bakal terus didorong, termasuk melalui kajian cross-border payment. Sementara pengembangan UMKM diarahkan agar semakin terintegrasi dengan ekosistem produksi dan rantai nilai.

Dengan demikian, UMKM tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga mempunyai kesempatan menembus pasar ekspor dan masuk ke dalam value chain.

Di sisi kelembagaan, Aida menyoroti dua agenda utama, ialah perbaikan proses upaya melalui business process re-engineering dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya dinilai krusial agar BI dapat bekerja lebih efisien dan siap menghadapi kompleksitas kebijakan.

Pengalaman saat nilai tukar mengalami tekanan, kata Aida, memperlihatkan pentingnya SDM dengan keahlian pengawasan nan kuat. Ketika itu, BI kudu melakukan pemeriksaan terhadap bank dan korporasi nan melakukan transaksi pembelian dalam jumlah besar.

“Terasa sekali sungguh diperlukannya peningkatan SDM nan menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah 2 perihal nan perlu dilakukan dan tentunya kelak mengenai dengan tata kelola,” ujarnya.

Di penghujung pemaparannya, Aida kembali menegaskan pendapat Bersama Menuju Indonesia Maju melalui delapan respons kebijakan dan tiga strategi utama. Ia berambisi sinergi dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk Komisi XI DPR RI, dapat terus diperkuat untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi Indonesia.