NasDem: Pemerintah harus Perkuat Fondasi Ekonomi untuk Capai Target 6 Persen

ilustrasi(Antara)

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah meminta pemerintah memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Menurutnya, sasaran tersebut optimistis namun tetap realistis andaikan dibarengi pembenahan sejumlah aspek fundamental.

"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% cukup optimistis dan realistis. Namun, percepatan ini menuntut lima prakondisi esensial nan tidak bisa ditawar," ujar Charles dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8).

Prakondisi pertama, pemerintah perlu membenahi efisiensi logistik dan birokrasi untuk menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke level 5,3-5,5. Upaya tersebut dinilai krusial agar investasi dan aktivitas ekonomi dapat menghasilkan produktivitas nan lebih tinggi.

Kedua adalah mendorong transformasi investasi padat karya. Pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur, agroindustri, dan tekstil perlu dipacu pada kisaran 9%-13% sehingga bisa melampaui pertumbuhan investasi padat modal.

"Investasi padat karya kudu menjadi penggerak utama agar pertumbuhan ekonomi memberikan akibat langsung terhadap pembuatan lapangan kerja," katanya.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi mempunyai elastisitas nan kuat terhadap pembuatan kesempatan kerja. Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen ditargetkan bisa menciptakan tambahan sekitar 3-3,3 juta tenaga kerja umum setiap tahun.

Charles juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui penemuan dan teknologi. Penguatan sektor-sektor produktif berbasis teknologi perlu diarahkan agar pertumbuhan produktivitas berada pada kisaran 1,8-2,2 persen.

"Produktivitas kudu diperkuat melalui penemuan dan teknologi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga berbobot dan berkelanjutan," ujarnya.

Di sisi lain, Fraksi NasDem mendukung sasaran inflasi sebesar 2,5% lantaran dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi bumi usaha. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi akibat kenaikan nilai pangan dan daya akibat cuaca ekstrem maupun ketegangan geopolitik global.

Untuk sektor energi, Charles menilai sasaran lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari tetap realistis dan optimistis untuk dicapai. Pemerintah dinilai perlu memastikan beragam kebijakan peningkatan produksi melangkah efektif.

Pada parameter kesejahteraan sosial, Fraksi NasDem mendukung sasaran penurunan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan. Namun, RAPBN 2027 kudu diarahkan untuk mengatasi akar struktural kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, jasa kesehatan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

"Kebijakan pengentasan kemiskinan kudu menyentuh akar persoalan, bukan hanya mengurangi nomor kemiskinan dalam jangka pendek," kata Charles.

Terkait sasaran pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, Fraksi NasDem memberikan support dengan catatan optimasi penerimaan dilakukan melalui modernisasi perpajakan, integrasi data, ekspansi pedoman pajak, serta penanganan ekonomi bayangan.

Di bagian kepabeanan dan cukai, pemerintah juga didorong memperkuat pemberantasan peredaran peralatan terlarangan dan menutup beragam celah kebocoran penerimaan negara. Fraksi NasDem turut menyoroti penurunan penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan kekayaan negara nan dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pengelolaan dividen BUMN perlu disertai kebijakan nan jelas agar transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap APBN tetap terjaga," ujarnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan kebijakan dividen nan jelas, menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat sistem pelaporan kepada DPR, serta memastikan APBN tidak menanggung akibat korporasi secara berlebihan. 

Sementara itu, terhadap sasaran shopping negara sebesar Rp4.972,2 triliun, Fraksi NasDem menilai posturnya cukup proporsional dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Transfer ke wilayah juga perlu semakin berbasis keahlian untuk meningkatkan kualitas shopping wilayah dan memperkuat pelayanan publik. (E-3)