Musrenbang Sumut, Tito Tekankan Pentingnya Perencanaan Matang

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya perencanaan nan matang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan nan berbobot dinilai menjadi kunci untuk mendorong perubahan nan signifikan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, Sumut, Rabu (22/4).

Menurutnya, Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin namun kudu menjadi fondasi awal dalam menyusun arah pembangunan daerah.

"Perencanaan nan matang, kualitas nan matang, artinya detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program," katanya.

Perencanaan nan baik menurut Tito kudu disusun dengan mendengarkan aspirasi dari bawah. Pemerintah provinsi perlu menyerap usulan, keinginan, dan angan pada tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Oleh lantaran itu, selain menerima masukan secara bottom-up dari tingkat kabupaten/kota, provinsi juga kudu menyelaraskannya dengan program pemerintah pusat.

Lebih lanjut Tito Mendagri menyebut visi dan misi kepala wilayah menjadi karakter kepemimpinan nan kuat. Kepala wilayah dituntut mempunyai arah nan jelas mengenai pembangunan wilayah nan dituangkan dalam peta jalan. Dalam konteks tersebut, dia menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi juga oleh kekuatan konsep nan dimiliki.

"Memiliki power, kekuasaan, kewenangan, tapi itu tidak cukup, kudu mempunyai follower, punya pengikut, punya bawahan. Tapi lebih dari itu adalah punya konsep," ujar Tito.

Menurutnya, tujuan Musrenbang adalah menyusun rencana aktivitas secara konkret dan terukur melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan program prioritas.

Ia menegaskan bahwa semakin perincian perencanaan nan disusun bakal semakin baik, lantaran pemahaman nan lebih mendalam terhadap masalah bakal membantu dalam merumuskan strategi nan tepat.

"Saya selalu belajar di mana-mana, di beberapa negara, selalu keluar pengetahuan itu. Ilmunya Sun Tzu. Sun Tzu itu seorang strategist, mahir strategi Cina di era kuno. Know your enemy, know yourself, and you will win in thousand battles," kata Tito.

Bantuan 8 daerah

Sebanyak delapan wilayah di Provinsi Sumatera Utara berkomitmen membantu wilayah terdampak musibah di Provinsi Aceh melalui sistem hibah antar daerah.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ nan mendorong wilayah nan tidak terdampak musibah untuk berperan-serta dalam pemulihan wilayah terdampak.

Surat info itu dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian menyusul adanya wilayah terdampak musibah di Aceh nan tidak mendapatkan pengembalian biaya Transfer ke Daerah (TKD), sementara sejumlah wilayah di Sumut justru mendapatkan pengembalian TKD dalam jumlah besar.

Tito nan juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan langkah tersebut lahir dari kebutuhan riil di lapangan.

"Kemudian saya buat surat info mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 wilayah sudah oke, komitmen," ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4).

Delapan wilayah itu adalah Kota Medan mengusulkan support sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang,Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara,serta Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya ada Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan support Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Tito menegaskan nilai support tersebut mempunyai akibat signifikan bagi percepatan pemulihan di wilayah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan kediaman tetap (huntap) dan pemulihan kegunaan pemerintahan.

"Di sana Rp25 miliar bukan nomor kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap(hunian tetep), apalagi menghidupkan kembali pemerintahan nan belum melangkah optimal," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan sistem hibah antar wilayah bakal dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran melangkah sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

(tim)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]