MPR Sampaikan Konsep PPHN, Prabowo Soroti Mahalnya Biaya Pilkada

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian unik terhadap proses kerakyatan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah saat menerima konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Salah satu nan disoroti Prabowo adalah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala wilayah (Pilkada) nan dinilai berakibat pada tata kelola pemerintahan di daerah.

Hal itu disampaikan Muzani usai berjumpa Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).

Muzani mengatakan MPR menyerahkan konsep PPHN nan sebelumnya tetap berupa draf dan telah dibahas oleh tim buatan MPR.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara nan pada tahun lampau tetap berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim nan kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berbincang dengan beliau mengenai beberapa perihal nan berangkaian dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani.

Menurutnya, Presiden menyerahkan sepenuhnya sistem penetapan PPHN kepada MPR agar dapat menjadi pedoman pembangunan lintas pemerintahan.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan nan melintasi beragam periode," ujarnya.

Muzani mengatakan Prabowo menyambut baik konsep tersebut dan memberikan perhatian besar terhadap sejumlah isu, termasuk kerakyatan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Presiden menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Bahkan, Presiden memberikan perhatian nan besar terhadap beragam poin, antara lain mengenai proses pendemokrasian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," tuturnya.

Salah satu perhatian Presiden, lanjut Muzani, adalah tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada nan dinilai membikin proses kerakyatan menjadi mahal dan melelahkan.

"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan wilayah dilaksanakan melalui proses kerakyatan nan mahal, unik, dan sangat melelahkan," ungkap Muzani.

Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya kepala wilayah nan tersandung kasus korupsi.

"Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap beragam peristiwa nan terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala wilayah nan kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi," kata Muzani.