Jakarta, CNN Indonesia --
MPR RI buka bunyi soal aktivitas Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Dalam aktivitas itu, juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban nan sama.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat mengenai lomba tersebut.
MPR memahami aktivitas pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba pandai jeli kudu menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran nan konstruktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," kata Siti dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).
Siti menjelaskan MPR bakal melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap aspek teknis penyelenggaraan lomba, termasuk sistem penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.
Selain itu, MPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembimbing pendamping, majelis juri, panitia daerah, serta masyarakat nan terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan penyelenggaraan LCC Empat Pilar.
"Masukan publik bakal menjadi bahan pertimbangan krusial demi menjaga kualitas aktivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan nan inklusif, edukatif, dan berintegritas," katanya.
Video nan memperlihatkan aktivitas Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial.
Dalam aktivitas itu, juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban nan sama.
Awalnya, pembawa aktivitas memberi pertanyaan rebutan untuk tiga grup nan berlomba. Pertanyaan itu mengenai proses pemilihan personil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi personil BPK, keterkaitan dengan perwakilan wilayah tetap dijaga. DPR dalam memilih personil BPK
diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa aktivitas dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak kemudian menekan bel terlebih dulu dan dipersilakan menjawab.
Salah satu peserta menjawab personil Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata peserta dari Grup C.
Salah satu majelis juri ialah Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberi nilai -5 terhadap jawaban Grup C itu. Pertanyaan lampau dibacakan kembali dan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab pertanyaan itu.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata peserta dari Grup B.
Dewan juri nan sama lampau memberi nilai 10 terhadap jawaban itu.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita
Pertanyaan selanjutnya kemudian hendak dilanjutkan, namun peserta Grup C memprotes lantaran menilai jawaban awal mereka sama dengan Grup B.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata Grup C.
Namun Dyastasita mengatakan jawaban Grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah.
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," kata Dyastasita.
Grup C kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tetap kukuh.
"Jadi Dewan Juri tadi beranggapan enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," kata Dyastasita.
Grup C tetap memprotes dan meminta agar majelis juri meminta pendapat penonton apakah jawaban mereka menyertakan DPD.
Namun Dyastasita mengatakan keputusan tetap berada di tangan majelis juri.
Dewan juri lainnya ialah Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu krusial ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi nan jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak lantaran tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berkuasa memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," kata Indri Wahyuni.
(yoa/wis)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·