Moratorium Perbaikan MBG Harus Transparan

Ilustrasi program MBG di sejumlah sekolah.(Dok. MI)

ASOSASI Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung langkah pertimbangan dan moratorium sementara dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, organisasi tersebut mengingatkan agar proses pembenahan tidak dijadikan perangkat kepentingan politik serta tetap memberikan kepastian bagi mitra dan penanammodal nan telah berkontribusi dalam program tersebut.

Sikap itu disampaikan APPMBGI menyusul beragam persoalan nan membayangi program MBG dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari penahanan sejumlah ketua Badan Gizi Nasional (BGN) periode sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, kebijakan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga terbitnya surat info baru nan memicu perdebatan di kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional nan mempunyai peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, menurutnya, program tersebut tidak boleh kandas hanya lantaran ulah segelintir pihak.

“Program MBG adalah program mulia dan strategis nan mempunyai makna sangat krusial bagi masa depan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagaimanapun, program sebaik ini terlalu krusial untuk gagal, serta tidak sepatutnya dicederai oleh perilaku tidak beradab dan tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum tertentu,” kata Abdul Rivai dalam keterangannya, Minggu (21/6).

Menurut APPMBGI, pergantian kepemimpinan di BGN pascapenahanan sejumlah pejabatnya perlu dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Organisasi nan mempunyai kepengurusan di 38 provinsi tersebut menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program MBG, tetapi menilai pertimbangan kudu menghasilkan perbaikan nan nyata.

“Kami menyetujui pertimbangan dan moratorium dengan angan agar selama masa transisi ini, Badan Gizi Nasional betul-betul melakukan pembenahan nan positif, lebih akuntabel, transparan, dan mempunyai tata kelola nan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik,” ujarnya.

Selain itu, APPMBGI menilai terdapat empat aspek utama nan kudu menjadi konsentrasi selama masa moratorium. Pertama, pembenahan tata kelola dan akuntabilitas BGN, termasuk sistem pengawasan dapur, sistem pencairan biaya kepada mitra, serta standar kualitas dan keamanan pangan.

Kedua, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada mitra dan penanammodal nan telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas, membeli peralatan, dan merekrut tenaga kerja. Menurut APPMBGI, moratorium tidak boleh berjalan tanpa pemisah waktu nan jelas.

Ketiga, komunikasi antara pemerintah dan mitra pelaksana kudu diperkuat, terutama mengenai kebijakan teknis dan surat info operasional nan berpotensi memengaruhi penyelenggaraan program di lapangan.

Keempat, proses pertimbangan kudu terbebas dari kepentingan politik dan semata-mata berorientasi pada perbaikan tata kelola.

Abdul Rivai juga secara unik mengingatkan agar beragam dinamika nan terjadi dalam program MBG tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

“Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada nan mempolitisir rumor MBG untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Program ini terlalu krusial untuk masa depan anak-anak bangsa dan tidak boleh dijadikan perangkat politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, APPMBGI berambisi proses pertimbangan dan moratorium dapat menghasilkan kebijakan nan lebih matang tanpa membebankan kerugian secara sepihak kepada para mitra, investor, maupun pengelola SPPG nan selama ini telah mendukung penyelenggaraan program.

Abdul Rivai juga mendorong BGN untuk membuka ruang perbincangan nan lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan nan diambil tepat sasaran dan dapat diterima semua pihak.

“Kami juga sangat mengharapkan agar BGN lebih intensif melakukan perbincangan dan komunikasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan nan terlibat dalam semua dimensi penyelenggaraan MBG. Hanya melalui komunikasi nan baik dan terbuka, keputusan nan nantinya diambil dapat betul-betul presisi, adil, dan menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.

Lebih jauh, APPMBGI menegaskan bakal tetap menjadi mitra konstruktif pemerintah dan BGN dalam proses pembenahan tata kelola MBG. Organisasi itu berambisi program unggulan pemerintah tersebut dapat kembali melangkah secara transparan, akuntabel, dan memberikan faedah gizi nan optimal bagi jutaan anak Indonesia. (Z-10)