Molinas Pakai Baterai Nikel, Pemerintah Bidik Nilai Ekonomi Rp 50 Triliun

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mendorong penuh agar industri Motor Listrik Nasional (Molinas) memanfaatkan baterai berbasis nikel (Nickel Manganese Cobalt/NMC).

Langkah tersebut dinilai krusial untuk menyelaraskan arah pengembangan industri kendaraan listrik domestik dengan program strategis hilirisasi nikel nasional nan tengah digalakkan pemerintah.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, mengungkapkan bahwa saat ini kebanyakan mobil maupun motor listrik dunia nan beredar di pasar, justru didominasi oleh teknologi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP).

"Untuk mobil ya nyaris 95 persen, di atas 90 persen itu bukan nikel, tapi LFP (lithium). Nah, tentunya ini nan kita coba sorong sebagai simbol dari Molinas tadi dengan produk dari dalam negeri, khususnya baterai," kata Atong dalam sebuah pemaparannya di obrolan di Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Oleh lantaran itu, lewat proyek Molinas, pemerintah berupaya mengarahkan agar kendaraan roda dua listrik hasil karya anak bangsa mengangkat baterai berbasis nikel buatan dalam negeri. Pemanfaatan baterai nikel lokal ini juga diproyeksikan menjadi kunci utama untuk memenuhi syarat nilai TKDN baterai nan dipatok minimal 40 persen.

"Program nikel ini kan program hilirisasi nasional sebenarnya. Nah, ini bakal coba sorong sehingga kelak muatan daripada Molinas ini bisa menggunakan produk baterai berbasis nikel nan merupakan program hilirisasi ini secara berkelanjutan," lanjutnya.

Selain memperkuat rantai pasok dalam negeri, pengembangan ekosistem Molinas nan terintegrasi dari hulu ke hilir diprediksi bisa menciptakan potensi nilai ekonomi hingga Rp 50 triliun.

Tak hanya itu, program ini digadang-gadang berpotensi membuka lebih dari 315.000 lapangan kerja baru serta menghemat alokasi subsidi BBM hingga Rp 7,82 triliun melalui konversi 1,1 juta unit kendaraan.

Penggunaan kendaraan listrik berbasis nikel ini diharapkan juga bisa memperkuat neraca perdagangan nasional lewat substitusi impor senilai Rp 14 triliun, sekaligus mempercepat komitmen Indonesia dalam mengurani emisi sesuai Paris Agreement.