Misbakhun Kritik JK Soal BBM: Data Tak Akurat, Jangan Panaskan Situasi

Jakarta, CNBC Indonesia-Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI mengharapkan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI lebih bijak dalam memahami dan menyampaikan situasi Indonesia saat ini, khususnya mengenai nilai minyak bumi dan ketahanan fiskal.

Perang nan terjadi di Timur Tengah membawa lonjakan nilai minyak dunia. Banyak negara memilih meningkatkan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Berbeda dengan pemerintah Indonesia nan menahan nilai demi menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

JK mengusulkan nilai BBM di Indonesia kudu naik agar APBN tidak 'jebol' lantaran menanggung beban subsidi nan terlalu besar dan berisiko meningkatkan utang pemerintah.

"Data soal BBM Subsidi nan disampaikan Jusuf Kalla kurang update. Bisa jadi ini lantaran Pak JK sudah tidak lagi menguasai akses soal info terakhir mengenai kondisi fiskal dan APBN untuk itu tidak semestinya situasi kenaikan minyak di pasar bumi dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan rumor memaksakan kenaikan nilai BBM di Indonesia," ungkap Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026)

Pemerintah telah menghitung akibat kenaikan nilai minyak bumi terhadap APBN. Jika rata-rata setahun nilai minyak bumi naik menjadi US$100 per barel, maka pemerintah kudu menambah subsidi Rp100 triliun. Dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari kenaikan nilai komoditas pertambangan dan perkebunan, defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak meningkatkan nilai BBM bersubsidi adalah didukung oleh kalkulasi yg cermat, hati-hati dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yg ada. Juga dalam rangka menjaga dan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga," jelasnya.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5% (year on year/yoy). Perpajakan memberikan sumbangan Rp462,7 triliun (14,3%) dengan andil terbesar dari pajak sebesar Rp394,8 triliun (20,7%). Sementara bea cukai Rp67,9 triliun (-12,6%).

PNBP sukses dikumpulkan sebesar Rp112,1 triliun (-3%) dan hibah Rp100 miliar (2,8%).

Belanja negara sudah terealisasi Rp815 triliun (31,4%). Pemerintah pusat mencairkan Rp610,3 triliun (47,7%) dan transfer ke wilayah Rp204,8 triliun (-1,1%). Maka defisit tercatat Rp240,1 triliun alias 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada sisi lain, persediaan pangan Bulog juga tertinggi dalam sejarah stok pangan nasional ialah 4,4 juta ton yg disimpan dalam seluruh penyimpanan Bulog di seluruh Indonesia. Pasokan daya seperti BBM dan LPG juga cukup memenuhi konsumsi masyarakat.

"Adalah sangat mengkuatirkan andaikan analisa yg tidak jeli dari Mantan Wapres Jusuf Kalla mengenai nilai BBM, hendak dipakai untuk meningkatkan nilai BBM bersubsidi. Sebagai tokoh bangsa, wacana yg disampaikan oleh Jusuf Kalla untuk memaksakan kehendaknya dengan meningkatkan nilai BBM ini kurang elok dan kurang bijak apalagi condong menyesatkan lantaran tidak jeli dari sisi info dan analisanya," paparnya.

Misbakhun mengharapkan posisi JK sebagai tokoh nasional bisa membangun narasi yg menyejukkan dan merangkul seluruh komponen masyarakat untuk saling bahu membahu bergotong royong dengan pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik dunia nan makin susah diprediksi akibat perang Iran melawan AS dan Israel.

"Pada situasi saat ini, dimana situasi geopolitik sedang mengalami ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah semestinya para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional sehingga situasi dan kondisi politik tetap kondusif dan rakyat bisa tetap bisa menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan tenang dan baik tanpa dipanasi-panasi dengan banyak rumor soal kenaikan nilai BBM dan kebutuhan bahan pokok yg bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Apalagi Jusuf Kalla memanaskan suhu politik dengan prediksi soal bakal adanya kerusuhan. Ini sungguh kurang elok dan kurang bijak sebagai tokoh bangsa."

(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]