Meritokrasi dan 3T Jadi Kunci Parpol di Tiongkok Topang Pembangunan Nasional

Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Kerja (Pokja) Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar nan berkesempatan datang mewakili Partai Golkar saat berjamu ke Tiongkok, Juli 2026 kemarin.(Dok Istimewa )

KEBERHASILAN pembangunan Tiongkok dinilai tidak hanya ditopang oleh kebijakan ekonomi, melainkan didukung oleh penguatan kelembagaan partai nan dibangun secara konsisten selama beberapa dekade. Tidak hanya melakukan kaderisasi dengan betul-betul matang, ketegasan pun terlihat dari tidak adanya ruang bagi koruptor di partai tersebut.

Hal ini disampaikan Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Kerja (Pokja) Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar nan berkesempatan datang mewakili Partai Golkar saat berjamu ke Tiongkok. Dalam kunjungannya pada Juli kemarin, Adhe menjelaskan, pihaknya menghadiri perkuliahan bertema 'Pemikiran Xi Jinping mengenai Pembangunan Partai' nan disampaikan oleh Professor Ma Li dari Departemen Pembangunan Partai, Sekolah Partai Pusat (Akademi Pemerintahan Nasional), di Beijing.

Menurut Adhe nan juga pengajar magister hubungan internasional Universitas Paramadina, perkuliahan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai gimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) membangun organisasi politik nan kuat melalui perpaduan antara kepemimpinan nan terlembagakan, pendidikan kader nan sistematis, dan meritokrasi politik sebagai fondasi regenerasi elit. "Pengalaman ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan partai memegang peranan krusial dalam tata kelola negara," kata Adhe, Senin (3/8).

?Ia menjelaskan, Pemikiran Xi Jinping tentang pembangunan partai merupakan bagian krusial dari Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. Konsep tersebut mencakup pembangunan ekonomi, politik, supremasi hukum, kebudayaan, peradaban ekologis, dan pertahanan nasional sebagai satu kesatuan untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan partai dalam memimpin negara.

?Salah satu penerapan utamanya adalah tata kelola partai nan komprehensif melalui disiplin organisasi nan ketat serta pemberantasan korupsi. PKT menerapkan filosofi 'Tiga Tidak' (3T), ialah tidak berani korupsi, tidak bisa korupsi, dan tidak mau korupsi.

Dengan filosofi tersebut, tambah dia, pemberantasan korupsi di Tiongkok tidak hanya mengandalkan penegakan norma semata, tetapi juga didukung reformasi kelembagaan dan pembinaan moral kader. Adhe menambahkan, penguatan tata kelola tersebut didukung oleh struktur kepemimpinan PKT nan bertingkat dan kolektif.

Proses pengambilan keputusan dimulai dari kongres nasional nan terdiri atas sekitar 2.000 delegasi, kemudian komite sentral dengan sekitar 370 anggota, politbiro nan beranggotakan 24 orang, komite tetap politbiro nan terdiri atas tujuh pemimpin tertinggi, hingga sekretaris jenderal PKT sebagai pemimpin tertinggi partai. Mekanisme berjenjang ini memungkinkan proses seleksi dan pertimbangan kepemimpinan dilakukan secara berjenjang sehingga para kader memperoleh pengalaman pemerintahan sebelum menduduki kedudukan nasional.

"?Budaya meritokrasi tersebut tercermin nyata dalam perjalanan pekerjaan Presiden Xi Jinping. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal PKT pada 2012, Xi menjalani pekerjaan pemerintahan selama sekitar empat dasawarsa melalui beragam jenjang kepemimpinan. Ia pernah menjabat Sekretaris Partai Kabupaten Zhengding di Provinsi Hebei, kemudian menduduki beragam posisi strategis di Provinsi Fujian, mulai dari Wakil Wali Kota Xiamen, Sekretaris Partai Ningde, Sekretaris Partai Fuzhou, hingga Gubernur Fujian," katanya.

Setelah itu, menurutnya Xi dipercaya menjadi sekretaris partai Provinsi Zhejiang, lampau sekretaris partai Shanghai pada 2007 sebelum dipanggil ke Beijing sebagai personil komite tetap politbiro. Selama perjalanan tersebut, Xi Jinping tercatat memperoleh pengalaman memimpin wilayah dengan akumulasi masyarakat sekitar 150 juta jiwa sebelum akhirnya memimpin Tiongkok.

Proses tersebut, lanjut Adhe, menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional di Tiongkok dibangun melalui pengalaman birokrasi dan organisasi nan panjang, bukan hanya bermodalkan ketenaran politik. Dari lebih dari 100 juta personil PKT, hanya sekitar 8 juta orang di antaranya nan menjadi pejabat publik dan pemerintahan.

"Proses seleksi nan sangat ketat menyebabkan hanya sekitar satu dari setiap 140.000 kader nan bisa mencapai tingkat kepemimpinan provinsi. Dalam sistem satu partai, sistem meritokrasi ini menjadi instrumen internal untuk menjaga kualitas regenerasi elite politik," katanya.

Adhe menambahkan, meritokrasi tersebut diperkuat oleh keberadaan Sekolah Partai Pusat PKT sebagai lembaga tertinggi pendidikan kader nan membawahi sekitar 2.700 sekolah partai di seluruh Tiongkok. Setelah berasosiasi dengan Akademi Pemerintahan Nasional pada 2018, lembaga ini tidak hanya mengajarkan ideologi partai, tetapi juga kepemimpinan, manajemen publik, tata kelola pemerintahan, penelitian kebijakan, dan konsultasi strategis bagi ketua partai dan negara.

Sejak Juni 2026, di bawah kepemimpinan Cai Qi selaku Anggota Komite Tetap Politbiro PKT, Sekolah Partai Pusat tetap menjadi instrumen utama dalam membangun keseragaman nilai, kompetensi, dan kapabilitas kepemimpinan kader. Dengan demikian, sistem kepartaian PKT ditopang oleh tiga pilar utama, ialah rekrutmen kader nan selektif, penugasan kepemimpinan nan berjenjang, dan pendidikan politik melalui sekolah partai.

"Ketiga unsur tersebut membentuk siklus regenerasi nan menghasilkan pemimpin dengan pengalaman administratif, kapabilitas manajerial, dan pemahaman ideologis nan matang," katanya.

Bagi Partai Golkar, Adhe menilai terdapat sejumlah pelajaran krusial nan dapat dipetik dari pengalaman PKT, meskipun kedua partai berada dalam sistem politik nan berbeda.

Nilai-nilai seperti meritokrasi politik, kaderisasi nan berjenjang, pendidikan politik nan berkelanjutan, dan penguatan integritas organisasi merupakan prinsip universal bagi partai politik modern.

Dalam konteks tersebut, dia memandang Golkar Institute dan Akademi Partai Golkar mempunyai peran strategis dalam proses pengkaderan kekaryaan.

Golkar Institute berkedudukan memperkuat kapabilitas teknokratis dan kepemimpinan kader melalui pendidikan kebijakan publik, komunikasi politik, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Akademi Partai Golkar memperdalam pemahaman mengenai sejarah, nilai, dan ideologi kekaryaan.

"Pengalaman PKT menunjukkan bahwa sekolah partai nan mapan bukan sekadar pusat pendidikan ideologi, melainkan juga instrumen strategis untuk membangun regenerasi kepemimpinan nan berkualitas. Melalui penguatan kurikulum, sistem pertimbangan nan objektif, dan proses pengkaderan nan berkesinambungan, Partai Golkar mempunyai kesempatan untuk semakin memperkuat budaya meritokrasi politik sekaligus melahirkan kader-kader nan profesional, berintegritas, dan siap mengemban amanah kepemimpinan nasional," katanya. (BY/E-4)