Merebut Kuasa atas Sampah

Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, sekelompok ibu menimbang sampah plastik nan dipilah tetangga, mencatatnya di kitab tabungan, lampau menukarnya dengan uang. Bank sampah semacam ini sering dianggap aktivitas mini pengisi waktu. Padahal, di baliknya tersimpan logika nan justru paling relevan untuk menjawab krisis nan sekarang mengepung kota-kota kita.

Krisisnya nyata dan mendesak. TPA di Kabupaten Tangerang terbakar dan apinya tak padam selama berhari-hari. TPA Sarimukti, tumpuan sampah Bandung Raya, diprediksi penuh pada Oktober 2026. Bantar Gebang menelan sekitar 7.000 ton sampah Jakarta setiap hari dan sudah di periode batas. Tempat pembuangan nan semestinya menjadi solusi sekarang berubah menjadi sumber krisis baru: bau, pencemaran air, gas metana, hingga akibat kebakaran dan longsor sampah.

Menghadapi ini, pemerintah mengandalkan teknologi waste-to-energy—membakar sampah menjadi listrik. Lima proyek ditargetkan mulai dibangun dan puluhan lainnya menyusul. Persoalannya, seperti diingatkan banyak mahir dan organisasi lingkungan, pendekatan ini menyentuh hilir, bukan hulu. Ia mengolah sampah nan sudah telanjur menumpuk, tetapi tidak menghentikan produksinya. Selama keran sampah di sumber terus mengalir deras, secanggih apa pun teknologi pembakaran hanya bakal mengejar masalah nan terus membesar.

Di sinilah kita perlu mengubah langkah pandang. Dalam kerangka keberlanjutan sosial nan ditawarkan Eizenberg dan Jabareen, ada pendapat berjulukan eco-prosumption: penduduk bukan sekadar konsumen di ujung rantai, melainkan produsen sekaligus—orang nan memproduksi dan mengonsumsi secara bertanggung jawab. Sampah, dalam logika ini, bukan akhir dari sesuatu, melainkan bahan baku nan bisa diputar kembali menjadi nilai. Memilah, mengompos, mendaur ulang, dan menabung sampah bukanlah amal, melainkan corak mitigasi akibat suasana nan dikerjakan langsung oleh warga.

Yang menjadikan pendekatan ini kuat adalah pengaruh gandanya. Satu praktik menjawab tiga persoalan sekaligus. Secara lingkungan, dia mengurangi beban TPA dan emisi metana dari sumbernya. Secara ekonomi, dia menghidupkan pendapatan rumah tangga dan lapangan kerja di tingkat komunitas. Secara sosial, dia merajut kembali jejaring warga—orang saling mengenal, berembuk, dan membangun rasa kebersamaan lewat urusan nan sehari-hari dianggap remeh. Ketahanan sebuah kota, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari besarnya anggaran infrastruktur, tetapi dari seberapa bisa warganya memproduksi solusi bagi lingkungannya sendiri.

Namun kita tidak boleh romantis. Inisiatif penduduk kerap rapuh: berjuntai pada segelintir relawan, kehabisan napas ketika biaya habis, atau—yang paling berbahaya—dijadikan alibi negara untuk cuci tangan. Bank sampah tidak bisa diserahkan sendirian menahan beban nan semestinya juga dipikul produsen bungkusan sekali pakai dan pemerintah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah lama mengamanatkan pengurangan sampah dari sumber dan tanggung jawab produsen; petunjuk itulah nan selama ini paling sering diabaikan.

Karena itu, eco-prosumption bukan pengganti tanggung jawab negara, melainkan pelengkap nan wajib ditopang. Pemerintah kota perlu memperlakukan penduduk sebagai produsen nilai, bukan objek program: mengintegrasikan bank sampah ke dalam sistem pengelolaan resmi, memberi insentif bagi koperasi daur ulang, menyediakan ruang dan modal, serta menegakkan tanggung jawab produsen atas bungkusan nan mereka lepas ke pasar. Anggaran untuk ini bukan biaya, melainkan investasi ketahanan.

Kembali ke gang sempit tadi. Para ibu nan menimbang plastik itu sedang melakukan sesuatu nan jauh lebih besar daripada nan tampak: mereka merebut kembali kuasa untuk menentukan nasib lingkungannya. Krisis sampah tidak bakal selesai hanya dengan tungku pembakar raksasa dan proyek berbobot triliunan. Ia selesai ketika kita berakhir memandang penduduk sebagai konsumen pasif nan menghasilkan sampah, dan mulai mengakui mereka sebagai produsen masa depan nan lebih bersih.