Menyoal Pembubaran Diskusi di UGM, Kampus Harus Jadi Ruang Dialog yang Demokratis

Ilustrasi(Dok Ist)

DISKUSI nan menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, digeruduk dan dibubarkan mahasiswa pada Senin (15/6) malam. 

Diskusi tersebut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN) Ayip Tayana menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, kampus semestinya menjadi ruang dialog, dimana pendapat diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbincang dan menjelaskan pandangannya. 

Dalam kesempatan itu, mahasiswa boleh saja marah dan mengusulkan pertanyaan kritis pada pemerintah. Di sisi lain, pejabat publik juga kudu menjawab dan menjelaskan pandangannya. Itulah guna perbincangan dalam kampus, namun perihal itu justru tidak terjadi.

"Peristiwa itu menjadi pelajaran krusial bagi kerakyatan kita. Forum nan menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang perbincangan antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan nan membikin forum tidak melangkah sebagaimana mestinya," ungkapnya, Rabu (17/6). 

Padahal, kata Ayip, apa nan dilakukan oleh ketiga pejabat publik itu sebenarnya baik bagi demokrasi. Mereka memilih datang langsung ke kampus, berbincang dengan mahasiswa, mau ditanya apapun, dan bersedia dievaluasi oleh audiens. 

Terlebih selama ini pejabat kerap dikritik jauh dari masyarakat, dan hanya berbincang di forum nan aman. Namun, ketika kesempatan itu datang di UGM justru berubah menjadi ruang penghakiman..

"Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik lantaran dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum nan aman. Tetapi saat ada pejabat nan datang langsung ke kampus 'tanpa tedeng aling-aling', duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman," terangnya.

Ke depan, Ayip meminta forum obrolan pejabat publik dengan mahasiswa ini kudu diperbanyak. Pemerintah kudu berani datang di tempat nan kritis, apalagi di hadapan orang-orang nan tidak suka dengan mereka. 

Namun di sisi lain, mahasiswa juga kudu siap berdialog. Mahasiswa wajib memberikan ruang bicara kepada narasumber untuk menjelaskan kebijakannya. 

"Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan nan mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, perbincangan hanya dapat melangkah andaikan kedua pihak sama-sama siap," ujar Ayip.

Menurut Ayip, peristiwa di UGM tidak semestinya berhujung dengan saling menyalahkan. Pemerintah tidak boleh menjadikan kejadian ini sebagai argumen untuk menjauhi kampus. Namun, mahasiswa juga perlu memastikan bahwa semangat kritik tidak berubah menjadi penutupan ruang bicara. 

Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu perihal penting: pejabat publik perlu datang di ruang nan kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. nan dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi kudu lebih banyak perbincangan nan jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus semestinya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan," pungkasnya. (H-2)