Menteri Sayap Kanan Israel Tolak Kesepakatan Damai Trump-Iran

Itamar Ben Gvir.(Al Jazeera)

DUA menteri sayap kanan dalam kabinet pemerintahan Israel melontarkan kritik tajam terhadap kesepakatan tenteram antara Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan Iran. Kesepakatan nan dirancang untuk mengakhiri bentrok di Timur Tengah, termasuk di Libanon tersebut, dinilai justru menakut-nakuti keamanan nasional Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak terikat pada perjanjian nan dicapai antara Washington dan Teheran. Ia menegaskan bahwa militer Israel kudu tetap melanjutkan tekanan terhadap musuh-musuhnya tanpa kompromi.

"Kesepakatan Trump tidak mengikat kami. Kami bukan pihak dalam perjanjian ini dan perjanjian itu tidak menjamin keamanan kami," tegas Ben-Gvir melalui kanal Telegram pribadinya, Senin (15/6/2026).

Ben-Gvir menambahkan bahwa Israel tidak boleh menerima opsi apa pun selain pembongkaran total kekuatan Hizbullah di Libanon. Ia juga menolak keras wacana penarikan pasukan dari wilayah-wilayah nan saat ini telah dikuasai militer Israel.

"Kita tidak boleh mundur satu inci pun dari wilayah nan telah direbut dan dibersihkan tentara kita dari prasarana teroris," ujarnya.

Ancaman Keamanan Jangka Panjang

Senada dengan Ben-Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga memberikan penilaian negatif terhadap langkah diplomasi AS tersebut. Menurutnya, penghentian operasi militer secara permanen di beragam front bentrok saat ini hanya bakal merugikan posisi strategis Israel.

"Kesepakatan ini jelek bagi Israel," cetus Smotrich. Meski mengakui operasi campuran AS-Israel dalam beberapa bulan terakhir telah melemahkan Iran, dia beranggapan bahwa momentum tersebut semestinya digunakan untuk menumbangkan rezim Teheran, bukan justru berdamai.

Smotrich mendorong pemerintah Israel untuk tetap menjalankan kampanye imajinatif guna memastikan Iran tidak pernah mempunyai akses terhadap senjata nuklir. "Kami kudu melanjutkan kampanye untuk menjatuhkan rezim itu dan memastikan Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir," katanya.

Konteks Konflik: Kesepakatan AS-Iran nan diumumkan baru-baru ini mencakup penghentian permanen operasi militer di beragam front. Namun, reaksi keras dari menteri-menteri kunci Israel menunjukkan ada keretakan pandangan antara kebijakan luar negeri Washington dan strategi keamanan internal Tel Aviv.

Terkait situasi di perbatasan utara, Smotrich berjanji bakal terus mendesak pemerintah agar memberikan kebebasan penuh kepada militer (IDF) untuk menjauhkan Hizbullah dari area perbatasan. Menurutnya, keamanan penduduk di wilayah utara Israel tidak bisa digantungkan pada selembar kertas perjanjian internasional.

Hingga buletin ini diturunkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi mengenai penolakan terbuka dari dua menteri koalisinya tersebut, di tengah tekanan internasional untuk segera mengakhiri eskalasi di kawasan. (AFP/I-2)