Menteri PU Tunggu 2 Nama Dirjen Baru dari Prabowo

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, buka bunyi soal pengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya nan mundur beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, saat ini calon dirjen tersebut tetap dalam tahap uji kelayakan.

Diketahui, kedua dirjen ini mengundurkan diri menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kerugian finansial negara di Kementerian PU. Temuan tersebut masuk dalam surat nan dikirimkan BPK pada Januari 2025 dengan nilai temuan nyaris Rp 3 triliun.

"Kalau fit and proper test, saya kan, itu kewenangannya di Pak Presiden dan di tim utamanya ya. Jadi, saya hari ini berkarakter menunggu keputusan beliau seperti apa," ungkap Dody kepada wartawan di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Diketahui, Dody sebelumnya sempat mengusulkan nama-nama calon pengganti Dirjen SDA dan Cipta Karya nan tekah mengundurkan diri. Namun hingga kini, dia belum membocorkan nama-nama tersebut.

"Jadi jika hari ini saya ditanya, masalah dua dirjen itu, saya posisinya nunggu, menunggu keputusan presiden seperti apa," imbuhnya.

Adapun saat menerima surat dari BPK, Dody mengaku langsung meminta Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk menindaklanjuti dengan sasaran penyelesaian hingga Juni 2025. Setidaknya, BPK sendiri telah mengirimkan dua surat mengenai temuan kerugian.

"Kemudian, surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian finansial negara itu sudah turun menjadi nyaris sekitar Rp 1 triliunan lah. Ya, dari awalnya nyaris Rp 3 triliun menjadi sekitar nyaris Rp 1 triliun," ujar Dody dalam keterangannya di Semarang, Minggu (1/3/2026).

"Kemudian membentuk Majelis Ad-Hoc. Membentuk tim di Satker untuk percepatan pengembalian kerugian negara nan disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, nan ketiga ini juga belum ada tidak lanjut lebih lanjut dari Irjen dan Sekjen. Makanya kemudian saya ambil alih dengan membentuk tim baru di setiap tamu Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepa dan tidak mengganggu pekerjaan hari-hari para Satker," jelas Dody.

Dody juga mengaktifkan kembali Komite Audit di lingkungan kementeriannya untuk membersihkan para pegawainya. Dalam pembentukan tim tersebut, dia dibantu oleh tiga orang nan berasal dari Kejaksaan Agung.

Kemudian proses audit tetap melangkah di bawah koordinasinya. Dody mengakui tidak semua auditor di Inspektorat Jenderal bekerja secara optimal, namun tetap menjunjung asas prasangka tak bersalah. Ia juga telah melaporkan seluruh langkah tersebut kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.

(acd/acd)