Menteri PPPA: Judi Online pada Anak Picu Perilaku Kriminal Sekunder

Kegiatan kampanye anti gambling online nan digelar di area Car Free Day (CFD) di Kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (06/07/2025)(Susanto/MI)

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak dari jeratan gambling online (judol) sekarang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Hal ini menyusul sirine serius atas tingginya nomor keterpaparan anak terhadap aktivitas pertaruhan digital nan menakut-nakuti masa depan generasi bangsa.

Dalam keterangannya, Rabu (10/6), Menteri Arifah menyatakan bahwa kejadian gambling online pada anak tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah perilaku perseorangan semata. Ia menyebut kondisi ini sebagai corak nyata dari pemanfaatan digital.

"Anak-anak menjadi golongan nan sangat rentan lantaran belum mempunyai kematangan kognitif untuk memahami manipulasi digital maupun akibat jangka panjang dari aktivitas perjudian," ujar Arifah Fauzi.

Ancaman Kerusakan Otak dan Kriminalitas

Paparan gambling online terbukti merusak realitas hidup anak-anak di Indonesia. Berdasarkan temuan di lapangan, jeratan judol memicu gangguan mental, kecanduan ekstrem, hingga penurunan drastis prestasi akademik. Lebih mengkhawatirkan, perihal ini memicu perilaku pidana sekunder.

Menteri PPPA mengungkapkan bahwa anak-anak nan terjebak judol nekat melakukan pencurian duit orangtua, berbohong, hingga terlibat pinjaman online (pinjol) terlarangan demi memenuhi taruhan. Dampak judol ini dinilai setara dengan ancaman pornografi dan game online adiktif.

"Jika pornografi merusak moral dan game adiktif menyita waktu produktif, maka judol menyempurnakannya dengan kehancuran finansial dan sosial sejak dini," tegasnya.

Saat ini, nomor keterpaparan judol telah mencapai 200 ribu anak. Menanggapi perihal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah aktif melakukan pemutusan akses (take down) konten. Di sisi lain, Kemen PPPA mengakselerasi penerapan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD). (H-4)