Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta jajarannya mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap menjaga ketepatan sasaran.

Proses rekrutmen siswa selain mengejar jumlah juga kudu betul-betul menjangkau anak-anak nan paling membutuhkan.

“Tolong dipercepat tapi meskipun sigap tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa kudu mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun berbareng Pak Bupati,” kata Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Rapat diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia melalui Zoom. Sementara jejeran Eselon I dan II, para Kepala Biro, para Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri mengikuti secara offline.

Menindaklanjuti arahan, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan hingga saat ini proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak. Rinciannya terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan tetap terus berjalan hingga jelang tahun aliran baru.

Pemerintah menargetkan siswa baru nan bakal diterima pada tahun ini sebanyak 32.640 siswa. Sementara jumlah existing siswa nan sudah belajar di 166 Sekolah Rakyat sebanyak 14.936 siswa

Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai pengadaan kudu dibenahi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan sejumlah catatan nan tetap ditemukan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan pagu nan minim pertimbangan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) nan terlambat, HPS nan tidak matang, hingga manajemen nan kurang tertib. Karena itu, Gus Ipul meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional dan selaras dengan struktur kedudukan agar kontrol internal lebih kuat.

“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja kudu sistemik, bukan personal,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan hasil pertimbangan pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sejumlah item kebutuhan bakal disesuaikan kembali berasas kebutuhan riil di lapangan dan waktu penggunaannya.

Ia menjelaskan pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.

“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, lantaran pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” jelas Robben.

Menurutnya, nilai peralatan di e-katalog dibentuk melalui sistem kurasi LKPP dengan mempertimbangkan beragam komponen, mulai dari penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, hingga pajak.

Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban manajemen dalam setiap proses pengadaan.

“Jangan menyepelekan hal-hal mini mengenai administrasi, lantaran dari situ bisa membuka kesempatan masalah nan lebih besar,” kata Dody.

Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh jejeran agar menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya.

“Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” tegasnya.