1 bulan yang lalu
Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menerima audiensi personil DPRD dan sejumlah kepala wilayah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan itu membahas beragam persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pekerja migran Indonesia (PMI), penyaluran bansos, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.
Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Kepala Dinas Sosial Trisno, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda.
Sementara itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, serta jejeran staf unik dan tenaga mahir menteri.
Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul menyinggung kejadian the invisible people, ialah golongan masyarakat miskin dan rentan nan belum tersentuh negara lantaran tidak terdata dengan baik. Ia mencontohkan kisah Al-Jabbar, anak usia 12 tahun di Jakarta nan belum pernah sekolah meski tinggal tak jauh dari pusat pemerintahan.
"Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi tidak jauh dari kita. Tapi penderitaannya tidak tampak lantaran mereka tidak pernah menyampaikan apa nan jadi kebutuhan mereka," kata Gus Ipul, dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, persoalan serupa juga ditemukan di beragam daerah, termasuk wilayah kepulauan dan area dengan keterbatasan akses jasa sosial. Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penduduk rentan tidak lagi terlewat dari intervensi pemerintah.
Menanggapi perihal tersebut, Gus Ipul menegaskan penonaktifan kepesertaan PBI-JK bukan berfaedah pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada penduduk lain nan lebih memerlukan di wilayah nan sama.
"Kalau ada nan dinonaktifkan 10 ribu di tempat Ibu, itu artinya ada 10 ribu penduduk baru di tempat Ibu nan dapat. Jadi bukan dikurangi, dialihkan kepada nan paling membutuhkan," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul dan para kepala wilayah juga membahas progres pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah. Kabupaten Jombang disebut menjadi salah satu wilayah dengan progres pembangunan paling maju, sementara Batang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
Adapun Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, Pangandaran, dan Garut turut menyampaikan kesiapan lahan, arsip teknis, hingga penjangkauan calon siswa.
Gus Ipul mengatakan sasaran jumlah siswa Sekolah Rakyat terus bertambah setiap tahun. Saat ini terdapat sekitar 15 ribu siswa existing. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi sekitar 46 ribu siswa pada 2026, lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, hingga mencapai lebih dari 400 ribu siswa pada 2029.
"Target Presiden, satu kabupaten kota mempunyai satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan setiap provinsi sekurang-kurangnya dua gedung permanen," ujar Gus Ipul.
Ia meminta support pemerintah wilayah agar proses penjangkauan siswa dan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah melangkah optimal.
"Mari kita sambut program Presiden ini dan kita pastikan nan dijangkau betul-betul anak-anak nan paling membutuhkan," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan dilakukan melalui penjangkauan terhadap anak-anak nan betul-betul membutuhkan.
"Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada susupan. nan bisa sekolah di sini adalah mereka nan ada di DTSEN dan betul-betul hasil penjangkauan," tegasnya.
Ia juga meminta kepala wilayah memperkuat operator info desa lantaran keberhasilan bansos tepat sasaran maupun Sekolah Rakyat sangat berjuntai pada kecermatan info dari daerah.
"Nasib kita tergantung pada operator info desa. Karena nan meng-input itu operator info desa," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati mengatakan masyarakat di wilayahnya menghadapi tekanan sosial berlapis, mulai dari kekeringan ekstrem, akibat perubahan iklim, kemiskinan, hingga persoalan PMI.
"Kami datang bukan meminta belas kasihan, tapi kami datang mau memastikan negara datang lebih kuat dan lebih setara bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur," ujar Kristien.
Ia juga menyoroti kondisi PMI asal NTT nan kerap dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, banyak family kesulitan membawa jenazah kembali ke desa asal lantaran keterbatasan biaya.
"Negara tidak boleh berakhir datang di airport debarkasi. Negara kudu datang sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara terhormat ke kampung halamannya," katanya.
Selain itu, Kristien meminta penguatan jasa rehabilitasi sosial bagi ODGJ, support afirmasi untuk wilayah kepulauan dalam pemutakhiran info sosial, serta penguatan lumbung sosial bagi wilayah rawan kekeringan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih menyoroti penonaktifan nyaris 10 ribu kepesertaan PBI-JK di Kota Mataram. Ia meminta kejelasan sistem reaktivasi dan pengawasan terhadap validitas info penerima support sosial.
"Bagaimana pengawasan terhadap proses pencoretan nan nyaris 10 ribu masyarakat Kota Mataram ini dari kepesertaan BPJS PBI agar tidak terjadi kesalahan info lagi," ujar Istiningsih.
Ia juga meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos untuk gambling online dan pinjaman online, serta perlunya rumah singgah bagi Pemerlu Atensi Sosial di Kota Mataram.
(akd/ega)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·