Mensos Buka Akses Koreksi Data Desil, Masyarakat Bisa Lapor Lewat WA

Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan pemutakhiran bagi masyarakat nan merasa info desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik itu lantaran inclusion error alias exclusion error.

"Jadi kami minta masyarakat ya, jika misalnya menemukan penerima faedah alias masyarakat nan tidak layak menerima alias masyarakat nan memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Hal tersebut dia katakan usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8) malam.

Gus Ipul menjelaskan masyarakat dapat mengusulkan pemutakhiran info melalui saluran-saluran nan telah disediakan. Baik lewat jalur umum nan dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, lampau ke kelurahan/desa, dan diteruskan ke Dinsos dengan aplikasi SIKS-NG, maupun jalur partisipatif seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, alias WA Center.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator info desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa saluran-saluran tersebut adalah upaya pemerintah untuk membuka diri, dengan tidak menutupi info dan membuka partisipasi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran.

"Jadi jika ada keluhan, setiap ada fakta-fakta nan ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," imbuhnya.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat nan menyampaikan keluhan-keluhan dan berperan-serta dalam proses pemutakhiran data.

"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah info kita bakal makin akurat," kata Gus Ipul.

Menurutnya, proses pemutakhiran krusial dilakukan untuk membikin info semakin akurat, mengingat info berkarakter bergerak lantaran setiap hari ada penduduk nan meninggal, lahir, beranjak tempat tinggal dan menikah, serta ada penduduk nan naik maupun turun kelas.

"Ini (pemutakhiran) penting, lantaran info menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka nan berhak," jelasnya.

Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos) berbareng pemerintah wilayah membantu melakukan pemutakhiran info melalui saluran-saluran nan telah disebutkan sebelumnya.

"Prinsip nan pertama bahwa pemerintah mau terbuka. Pemerintah dibawah pengarahan Bapak Presiden Prabowo mau melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh info nan akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal info ini, ialah BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkasnya.

(ega/ega)