Menkum Supratman Serahkan Pemilihan KaKanwil Sumut Lewat E-Voting

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Hukum menguji penerapan manajemen talenta berbasis e-voting di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Program ini menjadi salah satu langkah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mendorong pengisian kedudukan nan lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui e-voting, pegawai diberikan ruang untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi terhadap calon ketua nan bakal memimpin mereka. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi subjektivitas dan intervensi dalam proses pengisian jabatan, sekaligus memberikan kepastian pekerjaan nan lebih setara bagi pegawai.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, mengatakan transformasi digital tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperbaiki tata kelola internal, termasuk manajemen sumber daya manusia (SDM).

"Bapak Menteri mau mendengar langsung aspirasi dari wilayah mengenai siapa ketua nan dinilai tepat. Kami berambisi seluruh pegawai dapat menggunakan kewenangan pilihnya secara bebas, objektif, dan tanpa tekanan," ujar Nico.

Namun, e-voting bukan satu-satunya dasar penentuan calon pimpinan. Sebelum masuk dalam proses tersebut, kandidat disaring melalui empat parameter manajemen talenta, ialah kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, sistem ini tidak menggantikan struktur dan sistem birokrasi nan ada, tetapi menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat objektivitas dalam pengelolaan SDM.

"Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas ketua dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan. Kita mau memberikan ruang kepastian karir nan setara bagi seluruh pegawai," tegas Supratman.

Selain manajemen talenta, Kementerian Hukum juga terus memperkuat komunikasi dua arah antara ketua dan pegawai melalui Town Hall Meeting serta program Pasti Ada Solusi. Penguatan komunikasi internal tersebut diharapkan membangun budaya kerja nan terbuka dan responsif.

Pelaksanaan e-voting di Sumatera Utara menjadi bagian dari pertimbangan sebelum sistem serupa diterapkan lebih luas. Jika uji coba melangkah efektif, Kementerian Hukum bakal mempertimbangkan penerapannya di instansi wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Bagi Kementerian Hukum, pembenahan manajemen SDM merupakan bagian dari transformasi birokrasi. Dengan ketua nan dipilih melalui proses nan lebih objektif dan berbasis kompetensi, kualitas organisasi diharapkan semakin kuat dan berakibat pada peningkatan pelayanan norma kepada masyarakat.

(tim)

[Gambas:Video CNN]