Menkop Raker Bersama DPR RI, Bahas Rencana Kerja dan Anggaran TA 2027

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi Komisi VI DPR RI nan konsisten mendukung dan mengawal program kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop). Sinergi antara dua lembaga diharapkan terus terjalin dengan baik agar program kerja Kemenkop, khususnya dalam mengawal operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melangkah optimal.

Ferry menjelaskan, masukan dan rekomendasi dari Komisi VI DPR RI menjadi salah satu pedoman utama mereka menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun melangkah dan juga untuk tahun anggaran (TA) 2027.

"Kami sangat senang jika Bapak-Ibu di Komisi VI DPR memberikan masukan terhadap upaya penyempurnaan proses pendampingan koperasi, khususnya terhadap operasionalisasi KDKMP," ucap Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Turut datang dalam rapat kerja (Raker) tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama di Kemenkop, serta Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto.

Dalam rangkaian Raker ini, Ferry turut melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian KDKMP. Pembangunan bentuk berupa gudang, gerai dan perangkat kelengkapan lainnya untuk 12.533 unit telah rampung, sedangkan 22.737 unit lainnya tetap dalam proses konstruksi.

Kemenkop berkeinginan untuk mengejar sasaran operasionalisasi KDKMP sebanyak 30 ribuan unit pada Agustus 2026 sebagai lanjutan atas beroperasinya 1.061 KDKMP.

"Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih nan beraksi sebanyak 40 ribuan," jelasnya.

Ferry juga menjelaskan, telah dibahas poin mengenai pengawalan penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu sugestif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 dapat bertambah menjadi Rp1,89 triliun.

Usulan ini bakal digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar serta program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun. Ferry mengungkapkan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal program KDKMP agar melangkah dengan baik.

"Kami minta support terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat melangkah optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa melangkah efektif sehingga bisa memberikan faedah nan sebesar - besarnya bagi masyarakat," katanya.

Di hadapan selurung personil Komisi VI DPR RI, dia menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan proses operasionalisasi KDKMP di beragam wilayah nan telah rampung pembangunan fisiknya dapat melangkah dengan baik. Oleh lantaran itu, Monitoring dan pertimbangan terus dilakukan berbarengan dengan upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.

Ia memastikan, perhatian terhadap koperasi nan ada bakal tetap menjadi prioritas agar KDKMP dan koperasi ini melangkah beriringan mendorong peningkatan kesejahteraan personil dan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan terhadap koperasi bakal terus ditingkatkan agar akibat penyalahgunaan kewenangan dapat dimitigasi.

"Kemenkop juga bakal melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi bermasalah, karena selain mengurusi KDKMP kami tetap mendampingi koperasi eksisting agar mereka juga tetap mempunyai keahlian berkekuatan saing tinggi," ulasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kerja keras seluruh jejeran Kemenkop nan bisa melaksanakan petunjuk Presiden RI mendirikan dan membangun kelembagaan KDKMP sebanyak 83 ribu. Ia menjelaskan, tahapan terpenting nan kudu dikawal Kemenkop saat ini ialah proses operasionalisasi KDKMP.

Oleh karena itu, dia menyatakan dukungannya kepada Kemenkop agar pagu anggaran di tahun 2027 ditingkatkan untuk memastikan seluruh KDKMP melangkah dengan baik. Menurutnya, KDKMP sudah semestinya mendapatkan support fiskal nan mencukupi agar sasaran program tercapai.

"Di tengah efisiensi nan luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggara di Kemenkop untuk memastikan bahwa program KDKMP dan koperasi eksisting melangkah dengan baik," katanya.

Namun demikian, Anggia berambisi Kemenkop dapat memaksimalkan pengawasan dan Monitoring perjalanan program KDKMP agar sesuai tujuan utama ialah menggerakkan ekonomi di desa/kelurahan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"KDKMP ini menjadi program baru sehingga perlu pendampingan dan pengawasan serta monitoring nan ketat, agar cita cita presiden nan mulai untuk mengembangkan ekonomi di desa bisa melangkah dengan baik," pungkasnya.

(anl/ega)