Menkop Gandeng K/L Bangun Super Tim untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi

Ilustrasi(MI/Naufal Zuhdi )

MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mempercepat kemandirian ekonomi desa. Hal tersebut disampaikan Menkop Ferry dalam aktivitas penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5).

Ferry menegaskan bahwa sesuai petunjuk Presiden Prabowo Subianto, seluruh jejeran pemerintahan kudu mulai membiasakan kerja kolaboratif untuk menyukseskan program-program prioritas nasional.

"Kita kudu membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama dan tim nan kuat, kita bisa menyukseskan beragam program nan dilaksanakan pemerintah," ujar Ferry dalam sambutannya, Senin (11/5).

Pihak-pihak nan terlibat dalam kerja sama ini adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menambahkan, konsentrasi utama dari kerjasama ini adalah penguatan terhadap program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ferry pun merinci beberapa poin strategis dari kerja sama tersebut, antara lain berbareng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), produk hasil golongan wanita desa bakal diinkubasi, dibiayai, dan dipasarkan melalui gerai koperasi desa.

“KDKMP nantinya bakal mengoperasikan gerai obat dan klinik desa nan juga berfaedah sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak,” ujar dia.

Terkait sinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kemenkop bakal mendorong kelompok-kelompok bimbingan di desa agar mempunyai badan upaya koperasi.

Kemudian melalui kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ferry menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bermaksud agar produk-produk koperasi bakal didorong agar mempunyai standar nan bisa bersaing di pasar dalam maupun luar negeri.

Selain pengembangan produk, aspek perlindungan sosial menjadi poin penting. Ferry pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengelola koperasi, mulai dari manajer hingga tenaga keamanan dan keuangan.

"BPJS Ketenagakerjaan juga kita sorong untuk menjangkau golongan wanita dan bimbingan di bawah kementerian mengenai agar mereka mendapatkan faedah perlindungan," tambah dia.

Dari sisi permodalan, kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu pembiayaan unit-unit upaya dan golongan bimbingan nan telah beralih bentuk menjadi koperasi. Ia berambisi sinergi kolektif ini dapat memberikan faedah nyata bagi personil koperasi dan masyarakat luas di tingkat desa maupun kelurahan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyoroti potensi besar sinergi antara program pemberdayaan family nan selama ini dijalankan BKKBN dengan inisiatif program Koperasi Desa Merah Putih Wihaji menjelaskan bahwa kementeriannya mempunyai unit akar rumput nan disebut Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kelompok ini terdiri dari para akseptor alias peserta KB nan dibina untuk mempunyai kemandirian ekonomi. 

“Inilah cikal bakal nan kelak menjadi bagian sinergi dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih," tegas Wihaji. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, mengusulkan agar KDKMP tersebut dapat menjadi pusat laporan mengenai kekerasan terhadap wanita dan anak. Hal ini dinilai sebagai solusi strategis mengingat letak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA nan selama ini berada di tingkat kabupaten sering kali dianggap terlalu jauh oleh masyarakat desa. Selain sebagai pusat pengaduan, KDKMP diharapkan menjadi wadah pusat training bagi penduduk lokal.

Tidak hanya itu, Arifah juga mendorong agar unsur wanita wajib masuk ke dalam jejeran pengurus KDKMP. Menurutnya, keterlibatan wanita bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak ekonomi di desa. (E-4)